Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan sambutan setelah menerima naskah Undang-Undang Keistimewaan DIY di kompleks kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta, (4/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Arida Oetami kelabakan saat ditanya Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno tentang jumlah tunggakan pembayaran Jaminan KesehatanMmasyarakat DIY. Sebab, Arida tak memegang data saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR ke DIY, Senin, 10 Maret 2014. Tunggakan itu berkaitan dengan pengalihan asuransi kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Berapa utang Jamkesmas di DIY? Itu kepentingan Anda. Saya dapat keluhan dari rumah sakit karena utang belum dibayar,” kata Soepriyatno di gedung Pracimosono, kompleks kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 10 Maret 2014.
Soepriyatna heran Arida lebih banyak diam. Tak ada keluhan yang dia sampaikan kepada anggota DPR itu. “Kok, diam saja? Biasanya daerah suka ngotot. Apa (utang) sudah beres semua sehingga enggak pakai dibayar?” tanya Soepriyatno.
Arida tampak kebingungan. Menurut dia, data klaim utang itu disampaikan rumah sakit kepada pusat secara langsung. “Pembayaran menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan,” ujar pembantu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang mengurus bidang kesehatan ini.
Malah pada akhir acara, Arida yang pulang lebih dulu mendapatkan salinan data klaim rumah sakit dari Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan Yusharmen yang hadir. “Bapak yang dari pusat bisa menyampaikan datanya,” kata Arida sambil melihat ke arah Yusharmen.
Yusharmen pun menunjukkan lembaran data yang belum direkap jumlahnya. Namun terhitung mencapai ratusan miliar rupiah per Desember 2013. Dalam data itu antara lain disebutkan klaim utang Jamkesmas RSUP Sardjito mencapai Rp 15 juta lebih dan RS Wirosaban Yogyakarta Rp 8 juta lebih. Sedangkan total tunggakan nasional mencapai Rp 2,8 trilun.
Kepala Kantor Cabang BPJS DIY Heru Prayitno menjelaskan saat ini baru 62 ribu pekerja formal yang telah dilimpahkan untuk mendapat tanggungan BPJS Kesehatan. Namun Direktur Hukum BPJS Kesehatan Pusat Purnawarman menyatakan pihaknya belum bisa membayar klaim kesehatan tenaga kerja. “Serah-terima aset belum dilakukan. Bagaimana kami bisa membayar?” katanya.
Menurut Soepriyatno, perlu ada terobosan untuk mendapatkan jalan keluar. “Kalau enggak, utang rumah sakit dibayar pakai yen. Yen ana duite,” katanya dengan nada bercanda.
