Grup D Paspampres, Panglima TNI Lapor ke Megawati  

Reporter

Sabtu, 8 Maret 2014 13:42 WIB

Pasukan Pengamanan Presiden melakukan persiapan lokasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8). Persiapan untuk upacara kenegaraan menyambut Dirgahayu RI ke-66. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Indonesia Jenderal Moeldoko bakal menyampaikan secara langsung informasi ihwal pembentukan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden ke mantan presiden Megawati Soekarnoputri. "Saya lagi minta waktu mau lapor ke Bu Mega," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2014.

Tak cuma Mega, Moeldoko juga akan memberikan laporan serupa ke para mantan presiden dan wakil presiden lainnya, seperti B.J. Habibie dan Jusuf Kalla.

Menurut dia, pengamanan untuk mantan presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah dijalankan sebelum dibentuk Grup D Paspampres pekan lalu. Namun, kata Moeldoko, pengamanan ini tidak bersifat formal sehingga pengendalian dan pembinaan pasukannya sulit dilakukan. "Enggak ada standarnya," ujarnya. "Sekarang dengan ada organisasi ini jadi jelas pengendaliannya."

Meski begitu, Moeldoko mengatakan penugasan Grup D Paspampres ini tak bisa berjalan jika mantan presiden dan wakil presiden yang bersangkutan menolak pengamanan dari pasukan itu. "Kalau beliau-beliau bilang tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting tugas kami sudah menyiapkan. Secara aturan sudah disiapkan," katanya. (Baca: Pembentukan Grup D Paspamres Dianggap Berlebihan)

Moeldoko menilai anggaran untuk Grup D Paspampres ini wajar. Dia mengatakan setiap mantan presiden dan wakil presiden bakal mendapatkan pengawalan 30 orang dari pasukan ini. "Tapi maksudnya bukan 30 orang itu terus-terusan. Mereka bekerja shift-shift-an," ujarnya.

Ide pembentukan Grup D Paspampres, kata dia, sebenarnya tak begitu saja muncul. Moeldoko mengatakan sketsa pembentukan pasukan ini sudah sejak 2012 lalu. "Kajiannya sudah dari jauh sebelumnya," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengapresiasi pembentukan pasukan ini. "Diapresiasi dengan keputusan presiden."

Beberapa hari lalu Moeldoko meresmikan Grup D Paspampres yang bertugas khusus menjaga keselamatan para mantan presiden, wakil presiden, dan anggota keluarga mereka. Sebelumnya hanya ada tiga grup di Paspampres, yakni Grup A, B, dan C, dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Grup A bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden beserta keluarganya.

Untuk Grup C punya tugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

PRIHANDOKO







Terpopuler
Wawancara Blak-blakan Danang Penembak Kucing
KPK Sita Rumah Anas di Duren Sawit dan Tanah di Yogya
Hafitd Ternyata Sewa Hacker Retas Akun Twitter Ade Sara

Berita terkait

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

10 hari lalu

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.

Baca Selengkapnya

Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

5 Desember 2023

Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

Doni Monardo terlibat dalam pembebasan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia pada Maret 2011. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

23 Agustus 2021

Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

Satuan tugas evakuasi yang dibentuk pemerintah berhasil memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) dari Afganistan pada Sabtu, 21 Agustus kemarin.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya