TEMPO.CO, Banyuwangi - Kementerian Kesehatan RI belum membayarkan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada tujuh rumah sakit dan 45 puskesmas di Banyuwangi, Jawa Timur. Bila ditotal, jumlah tunggakan itu mencapai Rp 8 miliar. "Belum ada pembayaran dari Kemenkes hingga Maret 2014," kata Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Banyuwangi Wiji Lestariono kepada Tempo, Jumat, 7 Maret 2014.
Menurut Wiji, klaim Jamkesmas yang belum terbayarkan ke 45 puskesmas mencapai Rp 1,1 miliar. Piutang ini untuk bulan November-Desember 2013. Sedangkan utang Kementerian Kesehatan kepada tujuh rumah sakit diperkirakan sekitar Rp 7 miliar terhitung sejak Agustus hingga Desember 2013.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Taufiq Hidayat mengatakan piutang Jamkesmas khusus di rumah sakitnya mencapai Rp 4,4 miliar. Dia sudah mengirimkan empat kali surat tagihan ke Kementerian Kesehatan, tapi belum mendapat kepastian pembayaran.
Dampaknya, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Blambangan terganggu. Bahkan beberapa perusahaan akan menyetop pengiriman obat karena RSUD Blambangan belum melunasi pembayaran sejak Agustus 2013.
Direktur RS Bhakti Husada PTPN XII, Zunita, mengatakan piutang Jamkesmas di rumah sakit tersebut sudah sebesar Rp 1 miliar. Meski belum mengganggu pelayanan, dia berharap Kementerian Kesehatan segera melunasi klaim tersebut. "Kami sudah menagih, dijanjikan Maret ini dibayar," katanya.
Kementerian Kesehatan memiliki tunggakan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 1,8 triliun. Kemenkes telah mengajukan Rp 500 miliar ke DPR dan telah disetujui. Sedangkan kekurangannya, yaitu Rp 1,3 triliun, akan dibayar pada 2014 meski per 1 Januari 2014 Jamkesmas akan digantikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, hingga Maret 2014, Kemenkes belum membayar tunggakan tersebut.
