TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur eksekutif Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Rachlan Nasidik menyatakan pengangkatan dan promosi beberapa Perwira TNI akan menjadi cermin betapa buruknya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Imparsial menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut andil bicara karena Imparsial tidak yakin dengan kesungguhan TNI menepati janji mendorong proses reformasi internal menuju TNI yang lebih profesional. "Saya kira publik perlu mengetahui track record dari orang-orang itu," kata dia dalam paparan persnya di ruang Munir Imparsial, Jalan Diponegoro Mentneg, Jakarta Pusat, Jumat (4/2) siang."Kita tahu bahwa beberapa perwira (yang akan dipromosikan) tersebut adalah perwira yang memiliki masalah karena dugaan keterlibatannya dalam beberapa kasus pelanggaran HAM," kata dia lagi. Kendati memang benar dalam beberapa kasus ada proses peradilan, namun proses peradilan tersebut, belum berkekuatan hukum tetap. Pengangkatan orang-orang yang tahu dan diduga ikut bermasalah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, tambah Rachland, membuat kesan terdapat arus kembali ke konservatisme di dalam tubuh TNI yang menempatkan kepentingan HAM sebagai satu hal yang tidak relevan atau bahkan tidak penting. "Padahal sebetulnya di dalam konsep reformasi Indonesia kemarin salah satu usaha reformasi TNI adalah membuat TNI mengerti seluruh pelaksanaan tugas mereka tidak boleh bertentangan dengan HAM yang sekarang sudah menjadi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia," kata dia.Agus Supriyanto