Sejumlah massa dari Kelompok Pengawas Rumah Sakit berunjuk rasa di depan Kantor Departemen Kesehatan, Jakarta, Senin (8/9). Mereka meminta Menkes memperbaiki pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin melalui program Jamkesmas. TEMPO/Adri Irianto
TEMPO.CO, Tasikmalaya - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terancam kolaps lantaran klaim Jamkesmas bulan Agustus-Desember 2013 sebesar Rp 22 miliar belum dibayar Kementerian Kesehatan. Rumah sakit itu pun tidak bisa membayar utang kepada distributor obat. Imbasnya, stok obat-obatan di RSUD Kota Tasikmalaya menipis karena distributor tidak mau memasok obat lagi.
"Persediaan obat tinggal 50 persen, ada obat yang tidak lengkap," kata Direktur Utama RSUD Kota Tasikmalaya Wasisto, Rabu, 5 Maret 2014.
Mengatasi agar persediaan obat tetap ada, Wasisto mengatakan pihaknya mencari rekanan atau distributor obat baru yang bersedia diutangi. "Saya cari rekanan-rekanan karena kepada rekanan lama sudah tidak dipercaya. Saya gali lubang lagi. Alhamdulillah ada dua rekanan yang mau minjemin."
Wasisto mengatakan RSUD Kota Tasikmalaya tetap melayani pasien dari kalangan warga miskin meskipun klaim Jamkesmas belum dibayar. Jika obat untuk pasien miskin tidak tersedia di rumah sakit, pasien diarahkan untuk membeli di apotek. "Resep pembelian obat kemudian diklaimkan kepada rumah sakit," ujarnya.
Setiap harinya, kata dia, rumah sakit harus mengeluarkan dana Rp 30 juta untuk membayar klaim resep obat dari warga miskin. "Kami sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah tidak punya duit, harus bayar pula resep-resep dari luar," keluhnya.
Menurut dia, obat-obatan yang biasa tersedia di rumah sakit merupakan obat generik yang harganya lebih murah dibanding obat di apotek. Dengan kondisi ini, otomatis resep yang diklaim kepada rumah sakit harganya lebih besar. "Padahal BPJS obatnya generik, mereka (pasien) beli paten, dibayar paten, ya mahal. Namun dengan alasan apa pun, si miskin tidak boleh dipersulit pelayanannya," ujarnya.
