Pemilik Rekening Gendut Jadi Wakapolri

Reporter

Jumat, 28 Februari 2014 11:30 WIB

Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Wakil Kepala Polri untuk menggantikan Komisaris Jenderal Oegroseno yang segera pensiun. "Dengan segala pertimbangan, tentu ini sudah yang terbaik," kata Sutarman di Markas Besar Kepolisian, Jumat, 28 Februari 2014.

Menurut Sutarman, sebelumnya, calon kuat selain Badrodin adalah Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Anton Bachrul Alam. Badrodin saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Kemanan. Pilihan jatuh ke Badrodin.

Badrodin kini juga menjabat Koordinator Pengamanan Pemilu. Namun, Sutarman menjamin tugas itu tidak akan terganggu dengan pindahnya jabatan Badrodin."Suatu sistem kalau sudah berjalan akan tetap berjalan meski pimpinannya diganti," kata Sutarman.

Saat masih inspektur jenderal dan menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian pada 2010, Badrodin dituduh memiliki rekening gendut. Kekayaannya per 24 Maret 2008 adalah Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000.

Dia dituduh membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Dia juga menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan. Menanggapi tuduhan kala itu, dia menjawab, "Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," katanya, 24 Juni 2010. (Baca: Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut)

Oegroseno memasuki masa pensiunnya pada akhir Februari 2014 ini. Sebelum menjadi Wakil Kepala Kepolisian, Oegro menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan. Oegro juga sempat menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, setelah sebelumnya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selasa, 18 Februari 2014 lalu, Oegroseno menyempatkan diri datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Johan Budi menyebut Oegro datang untuk berpamitan pada pimpinan KPK. "Bertemu pimpinan KPK dan penyidik untuk pamit," kata Johan saat itu.



TRI ARTINING PUTRI




Terpopuler
Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI
Di Depan Simpatisan, Risma Jelaskan Sempat Pamitan
Demokrat Larang Bhatoegana Bicara Agar Tak Gaduh

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

18 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya