TEMPO.CO, Bandung - Bekas Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Sareh Wiyono disebut mencoba mempengaruhi vonis banding kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung, Jawa Barat, awal 2013. Hal itu muncul dalam sidang lanjutan kasus suap hakim Setyabudi dengan terdakwa Dada Rosada dan Edi Siswadi di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis, 27 Februari 2014.
Aksi Sareh itu, antara lain, disebutkan oleh saksi bekas anggota majelis hakim banding kasus Bansos, Fontian Munziel. "Ada yang mencoba mempengaruhi saya saat saya baru ditetapkan menjadi anggota majelis, yaitu Pak Sareh. Kata Pak Sareh, 'Kalau saya majelisnya, tolong dikuatkan putusan PN Bandung (lewat putusan banding),'" kata Fontian kepada hakim Nurhakim, Kamis, 27 Februari 2014.
Hal itu dilakukan Sareh saat Fontian bertamu ke rumah dinas bekas bosnya itu di Bandung. Fontian kala itu datang untuk mengambil dokumen acara perpisahan Sareh, yang baru pensiun di Pengadilan Tinggi Bandung. "Waktu persisnya, lupa. Tapi meski sudah ditetapkan jadi anggota majelis, saat itu saya masih belum menerima berkas Bansos dan agak lama sebelum sidang bandingnya digelar," katanya.
Menurut Fontian, percobaan serupa dilakukan oleh Sareh terhadap hakim Wiwiek Widiastuti, yang kala itu baru ditetapkan sebagai ketua majelis hakim banding perkara Bansos. "Waktu itu, Bu Wiwiek sempat curhat selintas saja (bahwa) dia disuruh menguatkan putusan PN Bandung (melalui putusan banding) oleh Pak Sareh dan Ketua PT," Fontian menjawab jaksa KPK. (Baca: Tangani Korupsi Bansos, MA Akan Pecat Hakim)
Saksi membenarkan
Berita terkait
Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara
21 Desember 2022
Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos
20 Juli 2020
PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos
Baca SelengkapnyaKPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19
29 Mei 2020
Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..
Baca SelengkapnyaDana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi
25 Januari 2017
Polisi telah menaikan status kasus dugaan korupsi dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaKasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi
25 Januari 2017
Sylviana Murni, calon Wakil Gubenur DKI Jakarta, juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI.
Baca SelengkapnyaKasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya
25 Januari 2017
Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, sebelumnya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Daerah Gerakan Pramuka DKI.
Baca SelengkapnyaKasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan
25 Januari 2017
Sylviana Murni diminta memberi keterangan karena dia pernah menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSylviana Sebut Jokowi dalam Kasus Dana Bansos, Ahok Bereaksi
23 Januari 2017
Ahok mengatakan semua gubernur tak hanya Jokowi pasti menandatangani pemberian hibah.
Baca SelengkapnyaUsut Kasus Dana Pramuka, Bareskrim Gandeng BPK
22 Januari 2017
Bareskrim bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan dana hibah Pramuka DKI.
Baca SelengkapnyaKasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana
22 Januari 2017
Ketua IPW Neta S. Pane mendesak Polri untuk menjelaskan kelanjutan penanganan kasus korupsi dana bansos Pramuka yang diduga melibatkan Sylviana Murni
Baca Selengkapnya