Chairun Nisa (kiri), anggota DPR dari Partai Golkar, memperhatikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang sedang memberikan kesaksian pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (30/1). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Politikus Golongan Karya Chairun Nisa, tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis, 27 Februari 2014, pukul 10.00.
Pada sidang sebelumnya, Ketua Partai Golongan Karya Kota Palangkaraya Rusliansyah menjadi saksi. Dalam sidang itu, terungkap bahwa Rusli mengakui bertemu dengan Chairun Nisa dan Akil Mochtar--kala itu Ketua Mahkamah Konstitusi--di rumah dinas Akil.
Pengakuan itu disebut dalam berkas acara pemeriksaan. Di berkas itu, Rusliansyah mengaku bersama Nisa pernah bertamu ke rumah dinas Akil pada Maret 2013. Kepada penyidik, Rusliansyah mengatakan mereka berdiskusi soal sebelas pemilihan kepala daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh pemilihan itu diikuti pasangan calon pemimpin daerah dari Golkar.
Jika nantinya dari sebelas daerah itu ada yang beperkara di Mahkamah Konstitusi, Nisa meminta Akil membantu memenangkan pasangan dari Golkar. Akil disebut pernah mengancam menaikkan tarif suap terhadap dirinya menjadi Rp 9 miliar. Sayangnya, keterangan ini dicabut Rusli.
Chairun Nisa merupakan anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dari Fraksi Golkar DPR RI. Ia didakwa menjadi perantara suap sejumlah Sin$ 294 ribu, US$ 22 ribu, Rp 766 ribu, dan Rp 75 juta dari Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Komisaris PT Berkala Maju Bersama, Cornelis Nalau Antun, kepada Akil. Suap tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan gugatan terkait dengan pilkada Gunung Mas 2013-2018.
Gugatan diajukan oleh dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Gunung Mas lawan Hambit, yakni Jaya Samaya Monong-Daldin dan Afridel Jinu-Ude Arnold Pisy. Mereka meminta Akil, bersama dua anggota panel konstitusi, yaitu Maria Farida dan Anwar Usman, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Gunung Mas yang menetapkan Hambit dan pasangannya, Arton S. Dohong, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih dibatalkan
