Priyo Teruskan Surat Pemecatan Dewas TVRI ke SBY

Reporter

Rabu, 26 Februari 2014 22:47 WIB

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Priyo Budi Santoso akan meneruskan surat rekomendasi pemberhentian Dewan Pengawas TVRI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, surat ini tertahan lama di meja Ketua DPR Marzuki Alie.


"Pimpinan DPR akan meneruskan surat dari Komisi I," kata Priyo saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 25 Februari 2014.


Hari itu Priyo mengumpulkan seluruh pimpinan Komisi I dan kelompok fraksi di ruang lobi sidang paripurna. Priyo tak bersedia menjelaskan mengapa surat ini tertahan begitu lama di meja Marzuki Alie. "Saya tak mau berkomentar," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengkritik sikap Marzuki Alie yang menahan surat keputusan Komisi terkait rekomendasi pemberhentian Dewan Pengawas TVRI.


Komisi mengirim surat pada 3 Februari 2014 tapi belum diteruskan ke Presiden untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan. Surat ini melarang Dewan Pengawas mengambil langkah strategis termasuk menyeleksi dan mengangkat Direksi TVRI yang baru.

Mahfudz menjelaskan DPR tak akan mencabut pembintangan anggaran TVRI. Dia beralasan, DPR tak akan bersedia rapat dengan direksi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, direksi yang sah adalah mereka yang dipilih oleh Dewan Pengawas yang baru. Pekan lalu, Dewan Pengawas yang dipecat itu melantik empat direksi baru.

WAYAN AGUS PURNOMO


Advertising
Advertising

Terpopuler:
Bhatoegana Sangkal Terima Duit, Jaksa Akhirnya Putar Rekaman
Ketika Sutan Bhatoegana Saling Bantah dengan Rudi
Bhatoegana Bisa Dihukum Lebih Berat jika Berbohong

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

58 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya