Kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal di Australia. Laporan Majalah Tempo Edisi Pekan ini, Astaga Label Halal, menyebutkan bagaimana peran petinggi MUI dalam menetapkan organisasi mana yang bisa memperoleh lisensi.
Rupanya ini bukan pertama kalinya kebijakan MUI terkait halal membuat kening berkernyit. Tiga tahun lalu MUI menerbitkan surat 'permaafan' untuk CV Sumber Laut Perkasa yang mengimpor daging halal asal Amerika. Padahal sertifikat halal yang dimiliki perusahaan pimpinan Basuki Hariman itu diketahui palsu. (baca:Pengakuan 'Dosa' Pemain Utama)
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian kala itu, Turni Rusli Syamsudin mengatakan MUI sendiri yang mengirim surat melaporkan dokumen Sumber Laut tak sah dan meminta direktorat mengawasi puluhan kontainer berisi daging yang tertahan di Tanjung Priok. "Supaya tak diedarkan," katanya kepada Majalah Tempo, Rabu pekan lalu. (baca juga:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)
Tapi MUI juga yang kemudian mencabut permintaan itu dengan menerbitkan surat maaf, hanya 17 hari setelah surat pertama dilayangkan ke Direktorat Veteriner. Sumber Tempo menyebutkan lolosnya daging-daging dengan dokumen palsu itu hasil dari lobi Basuki Hariman kepada MUI.(baca juga: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi... )
Soal ini dibantah oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Lukmanul Hakim. Menurut Lukmanul ia mendapat laporan bahwa daging-daging milik Sumber Laut sudah bersih. Karena alasan inilah ia mengeluarkan surat maaf tersebut dan meloloskan impor milik Basuki Hariman itu.
