Priyo Undang Risma, Empat Pimpinan DPR Tak Tahu  

Reporter

Senin, 24 Februari 2014 16:24 WIB

Ketua DPR, Marzuki Alie (ke dua kanan), Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan), Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso (ke tiga kanan) Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman (kiri), berbincang usai melakukan Rapat Paripurna di ruang Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (17/6). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan empat pimpinan DPR selain Priyo Budi Santoso tak mengetahui ihwal undangan Priyo kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun Iman mengakui setiap pimpinan DPR memang berhak mengundang siapa pun untuk bertamu.

"Tapi yang jadi problem, kenapa pertemuan ini dibuka di media? Unsur politisnya kental sekali," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini saat dihubungi Tempo, Senin, 24 Februari 2014. Selain Iman dan Priyo, Ketua DPR Marzukie Alie, Wakil Ketua Pramono Agung, dan Wakil Ketua Taufik Kurniawan tercatat sebagai pimpinan DPR.

Menurut Iman, urusan daerah seperti yang sedang bergejolak di Kota Surabaya seharusnya diselesaikan dulu di daerah yang bersangkutan. DPR, kata Iman, baru bisa ikut campur ketika daerah tersebut meminta bantuan ke DPR.

"Itu pun harus lewat Komisi terkait dulu, yaitu Komisi Pemerintahan DPR. Jadi enggak boleh langsung pimpinan yang mengundang," katanya.

Iman mengakui dirinya dan pimpinan DPR lainnya cukup kaget dengan undangan Priyo ke Risma. Sebab, pertemuan Priyo dan Risma belakangan menimbulkan polemik.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi undangan politikus Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Senayan, pada Kamis pekan lalu untuk membicarakan masalah pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

Pertemuan itu lantas memancing kisruh ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuding undangan Priyo lebih bernuansa politis dan memanfaatkan kisruh di kelompok internal PDIP Surabaya.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler
Pengamanan Jokowi, Pengawal Banyak Tak Berseragam
Apartemen Dulu, Lalu Monorel di Bekasi
Penganiayaan Pembantu, Istri Jenderal Diperiksa Senin

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

1 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

4 hari lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya