TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menggelar kunjungan ke sejumlah daerah. Di sela-sela acara, SBY menyisipkan agenda Partai Demokrat. Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan agenda Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat itu mempertontonkan larangan sistem rangkap jabatan di Indonesia sangat lemah.

Kelemahan itu membuat pejabat negara sekelas Presiden bisa melakukan agenda partai politik di sela-sela kunjungan ke daerah-daerah. "Ini tak hanya terjadi di kepresidenan, rata-rata kepala daerah juga begitu," kata dia saat dihubungi, Ahad, 23 Februari 2014.

Menurut Yunarto, publik akan kerap disuguhi tontonan para pejabat negara yang berkunjung ke daerah-daerah menjelang Pemilu 2014. Padahal, kata Yunarto, kunjungan itu kebanyakan hanya kedok dan kegiatan aslinya adalah kunjungan atau konsolidasi partai. "Ini masalah sistem. Sejak zaman Presiden Megawati juga begitu. Jadi gak bisa berharap terhadap jiwa kenegarawanan," kata dia.

Akhir pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi arahan kepada 5.000 kader Partai Demokrat di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara itu berlangsung setelah SBY sebagai Presiden berkunjung ke peternakan sapi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Kunjungan daerah Presiden SBY berlanjut ke Yogyakarta. Sama seperti kunjungan di Sulawesi, kunjungan itu juga diselingi dengan temu kader Partai Demokrat di Gelanggang Olahraga Among Rogo. "Selama presiden dan menteri-menteri masih boleh jadi ketua umum partai dan selama kepala-kepala daerah masih merangkap jabatan sebagai ketua partai daerah, kunjungan kerja bercampur agenda politik akan tetap terjadi," kata Yunarto.

Dalam dua kunjungan itu, SBY mengajak beberapa menteri seperti Menteri Kordinator Politik dan Keamanan Joko Suyanto, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Sementara di Yogyakarta, Presiden juga ditemani oleh Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman.

KHAIRUL ANAM