Pengusaha, Chaeri Wardana atau Wawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Serang - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten mandek sejak adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dua gedung yang dikerjakan perusahaan milik suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu hingga kini belum selesai.
Mandeknya pembangunan mengakibatkan pelayanan di RSUD Banten menjadi tidak maksimal. Wakil Direktur RSUD Banten Drajat Ahmad Saputra mengatakan banyak kelengkapan RSUD Banten yang belum terpenuhi, baik fisik maupun alat kesehatan.
“Dua bangunan itu seharusnya selesai dikerjakan pada tahun 2013. Tertundanya pembangunan tidak lepas dari ditangkapnya Wawan oleh KPK,” kata Drajat kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2014. (Baca: KPK Diminta Segera Tangkap Anggota DPRD Banten)
Dua gedung itu didanai APBD Provinsi Banten dan APBN, masing-masing Rp 14 miliar. Gedung yang dibiayai APBD bakal digunakan untuk instalasi bedah sentral dan unit sterilisasi. Gedung ini baru dikerjakan 52 persen. Sedangkan gedung yang dibiayai APBN akan dipakai untuk ruang rawat inap, ruang bersalin, ICU, NICU, ICCU, HCU, PICU. Gedung ini baru selesai 37 persen.
Drajat berharap pembangunan kedua gedung itu bisa dilanjutkan pada 2014. Apalagi RSUD Banten sudah termasuk rumah sakit rujukan dan menangani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Jadi RSUD Banten seharusnya sudah bisa menampung semua pasien. Seperti penyakit jantung dan sebagainya,” ujarnya. (Baca: Ditanya Seleb di Sekitar Suaminya, Airin Hanya...)
Adapun Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Mohammad Yanuar, mengatakan dua proyek senilai Rp 179 miliar yang seharusnya dibiayai APBD Perubahan 2013 tidak bisa terealisasi. Kedua proyek itu adalah pengadaan alat kesehatan serta pembangunan gedung puskesmas di beberapa kabupaten dan kota di Banten.
Yanuar menjelaskan, ada beberapa subproyek dari kedua proyek itu yang telah dilelang. Namun penetapan harga pada sejumlah item subproyek dinilai tidak rasional karena terlalu mahal. "Harganya tidak masuk akal. Daripada bermasalah, lebih baik tidak dicairkan," ucap Yanwar. (Baca: KPK Sita Mobil CR-V Terbaru Adik Atut)
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
