Wali kota Surabaya, Tri Rismaharani memantau pekerjaan perbaikan jalan di perkantoran pemerintahan Kota Surabaya, Jawa Timur (31/12). Risma yang terkenal dengan penampilan sederhanya mengaku tidak pernah menggunakan make-up dan sepatu high heels dalam kesehariannya. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wawan Ichwanuddin menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan rugi jika gagal menyelesaikan polemik terkait rencana mundurnya Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Dia menilai ada sejumlah alasan mengapa Risma dan Jokowi diperlakukan berbeda oleh partai.
"Risma merupakan birokrat yang diusung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Jokowi adalah kader," kata Wawan saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2014. Karena bukan merupakan kader, kata dia, ada anggapan Risma merupakan anak kos di PDI Perjuangan. Wawan menuturkan, partai pasti ingin mendapatkan keuntungan dari kepala daerah yang mereka usung.
Penyebab yang kedua adalah mengenai dampak elektoral bagi partai. Wawan menjelaskan, dalam berbagai survei, Jokowi memberikan manfaat besar bagi elektabilitas PDI Perjuangan. Menurut dia, banyak pemilih yang memilih PDIP setelah melihat figur Jokowi. Dia mempertanyakan, apakah ada penelitian bahwa Risma memberikan dampak sama seperti yang dihasilkan Jokowi. "Minimal untuk di wilayah Surabaya," ujar dia. (baca: Baru Ketemu Risma, Wisnu Sudah Cerita Proyek)
Di sisi lain, Jokowi juga memberikan kontribusi nyata kepada PDI Perjuangan. Misalnya, kata dia, Jokowi diajak berkampanye ke berbagai daerah oleh Megawati. Berbeda dengan Risma yang tidak diajak berkampanye oleh PDI Perjuangan. Wawan menjelaskan, langkah salah dalam menangani kasus Risma akan berakibat blunder bagi PDI Perjuangan. "Partai politik lain akan mengambil keuntungan dari isu ini," ujar dia.
Dia menilai aneh sebenarnya PDI Perjuangan menyorongkan Wisnu Sakti Buana sebagai pendamping Risma. Alasannya, Wisnu termasuk tokoh yang pernah berkonflik ketika Risma hendak menaikkan pajak reklame. Menurut dia, meskipun sudah berhasil diselesaikan, persepsi publik akan tetap negatif memandang kasus ini.
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
3 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
22 hari lalu
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.
