Alex Noerdin Jadi Bapak Pendidikan Wartawan ASEAN  

Reporter

Selasa, 11 Februari 2014 10:56 WIB

Gubernur Sumatera Selatan,Alex Noerdin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin didapuk sebagai Bapak Pendidikan Wartawan Indonesia dan ASEAN oleh Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ). Menurut Sekretaris Jenderal CAJ Akhmad Kusaeni, gelar tersebut pantas disematkan kepada Noerdin karena telah menggagas Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang berpusat di Palembang.

"Bapak Gubernur adalah penggagas sekolah jurnalistik Indonesia sehingga sekolah jurnalistik berkembang di seluruh Indonesia,” kata Kusaeni dalam jamuan makan malam di Griya Agung, Palembang, yang diselenggarakan dalam rangka pembukaan Workshop CAJ, Senin, 10 Februari 2014.

Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) atau Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan di Jakarta pada 11 Maret 1975 oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations/Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara). (Baca juga: Jelang AFTA, 40 Wartawan ASEAN Dibina di Palembang)

Menurut Kusaeni, pendidikan jurnalistik PWI merupakan praktek terbaik (best practices) bagi wartawan-wartawan di negara-negara ASEAN yang lain. Gagasan itu sempat ditolak dalam pertemuan CAJ tahun lalu di Manila. Namun akhirnya didukung dengan kegigihan dari utusan wartawan Indonesia, antara lain Rahmat Nasution dari kantor berita Antara.

“Rahmat Nasution berhasil mengegolkan Palembang jadi tuan rumah pendidikan wartawan ASEAN,” kata Kusaeni.

Penetapan tersebut juga antara lain lantaran kebebasan pers di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN, bahkan Kusaeni mengklaim terbaik di seluruh dunia. “Indonesia punya undang-undang pers yang bagus, juga Dewan Pers, ini perlu disebarkan ke negara-negara ASEAN yang lain,” kata dia.

Kusaeni menilai ada tiga macam kebebasan pers di ASEAN. Yang bebas, seperti Indonesia dan Filipina, meski wartawan Filipina lebih terancam jiwanya ketimbang di Indonesia. Kemudian agak bebas karena ada ancaman dari pemerintah atau aturan hukum yang berlaku, seperti di Malaysia dan Singapura. Terakhir yang sama sekali tidak bebas seperti Myanmar dan Kamboja.

Noerdin dalam sambutannya memastikan bahwa Pusat Pendidikan Wartawan ASEAN akan segera berdiri dua tahun mendatang.

Workshop CAJ akan digelar hari ini dengan paparan utama dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dengan makalah berjudul "Peran Media dalam Memperkuat ASEAN dan Keamanannya". Sejumlah wartawan dari negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina, ikut hadir sebagai peserta.

NATALIA SANTI

Berita lain:
Suami Dikelilingi Aktris, Airin Cuma Senyum
Dana Haji Diduga Dipakai Beli Mobil Pejabat
Angel Lelga Ogah Dites Baca Quran
Sebenarnya, Singapura Jadikan Usman Harun Pahlawan
Pembuatan Akte Lahir, KTP, dan KK Kini Gratis







Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

52 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

53 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya