TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan tata niaga beras untuk warga miskin memang bermasalah. Menurut dia, KPK telah mengkaji tata niaga ini dan menemukan sejumlah masalah.
"Salah satu masalahnya adalah tata niaga terkait impor," ujarnya melalui pesan pendek, Kamis, 6 Februari 2014.
Menurut dia, kebijakan pemerintah tentang impor beras membuat harga beras menjadi tinggi. "Tapi, kalau pertanyaannya adalah mengarah pada indikasi perbuatan melawan hukum, saya belum tahu," kata Bambang.
Sayang, Bambang mengaku tak tahu apakah KPK telah membuka penyelidikan atas kebijakan Menteri Perdagangan tentang impor beras. "Kalau itu sudah masuk ke bagian pengaduan masyarakat, saya belum tahu, harus cek dulu," ujarnya.
"Saya tidak memungkiri ada yang mempolitisasi ini dengan kemunduran saya," ujarnya di sela-sela acara ramah tamah di Kementerian Perdagangan, Selasa, 4 Februari 2014.
Pria yang mundur dari jabatan menteri untuk berfokus pada konvensi calon presiden dari Partai Demokrat itu menganggap lucu politisasi pengunduran dirinya tersebut.
"Kalau mau gelembungkan isu itu, jangan tidak berdasarkan fakta. Sebelum beras, ada masalah kedelai, bawang putih, daging sapi, saya juga masih dipolitisasi, dikaitkan dengan konvensi. Tapi itu gosip. Seperti beras ini, terbukti siapa yang paling lucu," ujar Gita.
