TEMPO.CO, Subang - Puluhan ribu kepala keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Subang, Jawa Barat, belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Sebelumnya, mereka tak masuk dalam daftar penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang kemudian didaftar ulang melalui program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
"Jumlah kepala keluarga yang masuk program PKH seluruhnya 19.103 rumah tangga sangat miskin," kata Kepala Seksi Jaminan Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Subang, Warya, Kamis, 6 Pebruari 2014.
Menurut Warya, sebelum pemerintah menggulirkan jaminan kesehatan melalui BPJS, para peserta keluarga harapan bisa berobat secara gratis di rumah-rumah sakit mana saja dengan hanya memperlihatkan kartu PKH. "Sekarang setelah diberlakukan JKN, kami tak bisa menjamin mereka," kata Warya.
Dia mengusulkan agar nasib keterjaminan kesehatan para peserta PKH tersebut diambil-alih oleh kebijakan lokal sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait nasib mereka itu.
Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Syamsu Riza, mengungkapkan sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan No: JP/Menkes/590/XI/2013 tentang jaminan kesehatan huruf F dinyatakan bahwa saat ini masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu diluar peserta JKN yang berjumlah 86,4 juta jiwa.
"Mereka seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Syamsu.
Masalahnya, menurut dia, untuk mendanai penduduk yang masuk program Jamkesda saja pemerintah Subang kewalahan, apalagi jika ditambah beban baru mendanai penduduk miskin dari program PKH. Alokasi dana Jamkesda saat ini Rp 7 miliar, padahal kebutuhannya mencapai Rp 9 miliar lebih per tahun.
Saat ini peserta yang sudah masuk program Jamkesmas kemudian diambil alih program BPJS yang jumlahnya mencapai 611.759 orang atau 40 persen dari total jumlah penduduk Subang.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Subang, R Memet Hikmat Warnaen, meminta secepatnya melakukan validasi dan sinkronisasi data karena tidak mustahil peserta Jamkesmas ada yang juga masuk PKH.
"Data yang ada di masing-masing dinas instansi masih memungkinkan bertambah atau boleh jadi berkurang karena mengacu hasil survei BPS tahun 2011," ujar Memet.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah
4 September 2018
Survei Y-Publica menyebutkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi di bidang Ekonomi, Kesehatan, dan Perlindungan HAM.
Baca SelengkapnyaDompet Dhuafa Social Enterprises Targetkan Pertumbuhan 30 Persen
17 Juni 2017
Unit bisnis Kesehatan Mandiri menargetkan bisa menyediakan 1.000 tempat tidur (bed) untuk pasien dhuafa.
Baca SelengkapnyaGebrak Pakumis Tangerang Sulit Dijalankan, Ini Kendalanya
16 Maret 2017
Program Gerakan Bersama Atasi Permukiman Kumuh dan Miskin tidak bisa digunakan untuk penduduk yang tinggal di lahan milik negara.
Baca SelengkapnyaKisah Menteri Khofifah 2 Tahun Membujuk Suku Anak Dalam
20 Februari 2017
Pada Sabtu, 18 Februari 2017, Khofifah senang bisa mewujudkan janjinya menyediakan rumah bagi penduduk pedalaman Suku Anak Dalam.
Baca SelengkapnyaSuku Anak Dalam Nyanyikan Indonesia Raya, Khofifah Menangis
19 Februari 2017
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menangis tersedu saat anak-anak warga Suku Anak Dalam Jambi menyambut kedatangannya ke kawasan mereka.
Baca SelengkapnyaDua TNI Patungan Sewa Ambulans Bawa Jenazah Warga Miskin
16 Januari 2017
Dua anggota Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya patungan sewa ambulans mengangkat jenazah remaja miskin yang wafat di pinggir jalan.
Polisi Sleman Sediakan Makan Gratis untuk Warga Miskin
26 Agustus 2016
Pemberian makan gratis untuk kaum dhuafa akan digelar tiap hari Jumat
Baca SelengkapnyaIbu Hamil Tewas di Angkot, Ahok: Bukan Kesalahan Puskesmas
22 Juli 2016
Puskesmas sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Layanan, Jasa Raharja Gandeng Poliklinik
20 November 2015
PT Jasa Raharja menggandeng poliklinik di sekitar stasiun kecil di seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera untuk meningkatkan cakupan layanan.
Baca SelengkapnyaTak Terawat, 30 Persen Bus Transjakarta Tak Lulus Uji Kir
21 Oktober 2015
Banyak bus Transjakarta mengalami kerusakan di bagian penyejuk udara, pintu, dan rem, sehingga tidak lolos uji kir.
Baca Selengkapnya