Petugas kepolisian Polda Metro Jaya berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi karena tidak puas dengan hasil pemilu ketika simulasi pengamanan pemilu 2014 di Lapangan Polda Metro Jaya Jakarta, Rabu (29/1). Simulasi pengamanan yang diikuti sekitar 600 personel kepolisian tersebut sebagai antisipasi terjadinya kerawanan konflik jelang perhelatan Pemilu 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia memperkirakan Pemilihan Umum 2014, baik legislatif maupun presiden, rawan konflik sosial antar-massa pendukung partai. Untuk itu polisi telah memetakan daerah mana saja yang rawan konflik. "Pemetaan dilakukan berdasarkan data pelaksanaan pemilukada pada 2012 dan 2013," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Ronny Franky Sompie ketika dihubungi, Rabu, 5 Februari 2014.
Ronny masih belum bersedia membeberkan data hasil kajian itu serta daerah mana saja yang rentan konflik sosial. Alasannya, kata dia, untuk memudahkan Polri melaksanakan upaya pencegahan tanpa gangguan rekayasa kelompok tertentu yang dapat memanfaatkan data itu untuk kepentingannya.
Polisi akan berupaya melakukan pencegahan terhadap munculnya konflik sosial itu sekuat tenaga. "Polri berkomitmen untuk berupaya keras melakukan tupoksinya dalam pengamanan Pemilu 2014," kata dia.
Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali, yakni pemilu legislatif pada 9 April 2014 dan pemilu presiden pada 9 Juli 2014. Untuk pengamanan pemilu, Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp 600 miliar atau di bawah anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 1,8 triliun.
