Mungkinkah Golkar Koalisi dengan PKS?

Reporter

Editor

Evieta Fadjar Pusporini

Selasa, 28 Januari 2014 09:36 WIB

Yorris Raweyai. dok TEMPO/Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar membuka peluang kemungkinan terjadinya koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai mengatakan kemungkinan koalisi dengan PKS itu sangat mungkin terjadi. “Kalau memang ada kesamaan ide dan gagasan untuk bangsa tentu sah-sah saja berkoalisi,” katanya saat dihubungi, Selasa, 28 Januari 2014.

Yorris mengatakan tahun 2014 ini merupakan tahun politik bagi semua kalangan partai politik. Oleh karena itu, dia menyatakan partainya akan menjajaki segala kemungkinan koalisi dengan seluruh partai yang akan bertarung dalam pemilu.

Meski begitu, dia menyatakan pertemuan antar pemimpin parpor maupun kader-kadernya tidak bisa begitu saja disebut akan terjadi koalisi. Saat ini hampir semua partai sedang menjalin komunikasi politik sebelum memutuskan dengan siapa akan berkoalisi. Yoris mengatakan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, juga sudah bertemu dengan sejumlah pemimpin parpol untuk menjaga silaturahmi.

“Beberapa hari yang lalu (Aburizal) bertemu Presiden PKS Anis Matta, lalu bertemu Ketua Umum PDIP Megawati, dan kemudian bertemu Surya Paloh,” katanya. (Baca: Alasan Golkar Ingin Berkoalisi dengan Partai Lain )

Menurut Yorris, pertemuan itu juga bukan berarti serta-merta membahas persoalan politik dan kemungkinan koalisi. Soalnya, para pemimpin parpol juga disebutnya perlu menjaga hubungan baik antar satu dengan lainnya. “Jadi, jangan terlalu sensitif, apalagi pemimpin parpol itu kan tokoh masyarakat juga,” ujarnya.

Kemungkinan koalisi antara Golkar dan PKS muncul beberapa hari lalu saat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bertemu Presiden PKS Anis Matta. Bahkan, Presiden PKS menyatakan sangat terbuka kemungkinan koalisi dengan Golkar. Tak lama setelah itu, Wali Kota Depok yang juga kader PKS, Nur Mahmudi Ismail, mendatangi kediaman senior Golkar, BJ Habibie, untuk meminta dukungan maju dalam Pilpres 2014.

DIMAS SIREGAR

Advertising

Berita terkait

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

9 jam lalu

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

16 jam lalu

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.

Baca Selengkapnya