TEMPO.CO, Berau - Memasuki aksi protes hari kedelapan, sekitar seribuan buruh PT Kertas Nusantara (sebelumnya Kiani Kertas) kembali mengepung kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur, Senin, 27 Januari 2014. Mereka tetap meminta pihak manajemen membayar gaji 5 bulan yang tertunda hingga hari ini.

Dalam aksi kali ini para buruh membawa serta anak dan istri ke lapangan karena ada pertemuan antara buruh dan Direktur Utama PT Kertas Nusantara di kantor bupati. Tapi sayang, hasil yang diharapkan tak memuaskan para karyawan. Buruh perusahaan milik calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ini memutuskan tetap menginap di halaman Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Berau, pada hari kesembilan besok.

"Tolonglah Pak Prabowo (Subianto) bantu kami. Anak dan istri kami di rumah kelaparan," kata Syaifullah Tandjung, Wakil Sekretaris SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2014.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, Pola Winson yang didampingi Teguh Sulistiawan, General Manager PT Kertas Nusantara site Mangkajang, tidak bisa memenuhi tuntutan buruh. Untuk membayar gaji sebulan saja, menurut Syafullah, manajemen tak mampu.

Menurut Syaifullah, pihak manajemen, seperti yang diungkapkan Pola Winson, saat ini memiliki dana Rp 5 miliar. Dari dana tersebut, Rp 4 miliar akan digunakan untuk membayar gaji. Sisanya, Rp 1 miliar, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Dana Rp 4 miliar akan dibayarkan sebagai gaji, tapi tidak penuh. Untuk tingkat di bawah supervisor akan menerima 50 persen dari gaji total, supervisor-superintendent dibayarkan 40 persen dan setingkat manajer akan menerima 30 persen dari gaji total.

"Kami tak terima tawaran itu. Kami meminta perusahaan membayar seluruh gaji kami yang tertunda hingga lima bulan lamanya," kata Syaifullah. "Kami tahu dengan tawaran itu manajemen meminta aksi buruh bubar. Tidak bisa."

Memasuki hari kedelapan, para buruh tinggal di tenda-tenda darurat di halaman kantor Disnaker Kabupaten Berau. Mereka menginap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang tak menghiraukan para pekerja.

Sementara itu, Ketua SP Kahutindo, Indra Alam, menilai pemerintah daera, khususnya Disnaker, tak serius menyelesaikan permasalahan buruh. Delapan hari menginap di kantornya tak ada langkah-langkah konkret untuk menekan perusahaan yang jelas-jelas bersalah. "Gaji itu adalah hak pekerja, tapi mengapa Disnaker seolah tak bertaring?" kata Indra Alam.

Sebelumnya, Kepala Humas PT Kertas Nusantara, Nasution, mengungkapkan saat ini perusahaan tengah mengalami kesulitan keuangan. Tak hanya gaji karyawan, pabrik pun tak beroperasi karena kurangnya dana segar yang dimiliki manajemen PT Kertas Nusantara.

Soal tuntutan karyawan, Nasution menyatakan perusahaan sedang berusaha menjalankan kewajiban membayar gaji karyawan. Saat ini, berbagai cara dilakukan hanya untuk mencari dana talangan yang dibutuhkan perusahaan. Kerja sama dengan Salim Grup merupakan salah satu jalan. Namun, kerja sama ini masih dalam negosiasi petinggi perusahaan.

"Kami memang dalam kondisi kesulitan dana saat ini, tapi bukan berarti tidak akan membayar (gaji karyawan). Kami masih berusaha mencari talangan dana," kata Nasution saat dihubungi Tempo, beberapa waktu lalu.

PT Kertas Nusantara, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki Prabowo Subianto, mempunyai karyawan sebanyak 1.500 orang. Dalam sebulan, perusahaan harus membayar gaji seluruh karyawan sebesar Rp 13 miliar.

FIRMAN HIDAYAT

Berita Lain
Cuit Anas Urbaningrum: Demokrat Ganti Ketua Umum
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang
Suap di Bea Cukai, Kubu STAN vs Non-STAN Meruncing
Jazuli Laporkan Mahfud Md. ke Mabes Polri