TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menolak anggaran negara untuk pembiayaan saksi partai politik dalam Pemilihan Umum 2014. Surya Paloh mengomando kadernya untuk menolak gelontoran duit APBN senilai Rp 55 miliar meski kemampuan ekonomi partai barunya terbatas.
"Duit boleh kurang, tapi harga diri harus tetap terjaga," kata Surya Paloh dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin, Sabtu, 25 Januari 2014.
Bos Media Grup itu menganggap pembiayaan saksi oleh negara merupakan keputusan yang salah. Menurut dia, urusan saksi saat pencoblosan merupakan urusan pribadi dari partai politik peserta pemilu.
Senada dengan Ketua Umum, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan sepakat menolak kucuran duit biaya saksi. Menurut dia, pengucuran dana saksi tidak seusai dengan etika moral dan asas kepatutan. "Dana tersebut adalah milik rakyat, bukan hak parpol. Partai harus sensitif melihat situasi sekarang," kata dia dalam siaran persnya, Ahad, 26 Januari 2014.
Menurut dia, dana saksi pemilu lebih pantas digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan mengatasi dampak bencana alam yang kini banyak terjadi. Ferry pun melarang keras pengurus Nasdem menerima dana tersebut. "Kami juga menyiapkan sanksi jika ada yang melanggar."
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengklaim partainya tak punya dana yang berlimpah dan tak punya keistimewaan fasilitas. Jadi tak ada jalan lain bagi kader partai Nasdem selain kerja keras untuk bisa mengungguli partai-partai lain. Surya Paloh juga mengingatkan kader-kadernya bahwa saat ini telah memasuki detik-detik akhir jelang pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014. Dia pun menggeber kadernya untuk menyiapkan strategi politik dan kampanye yang mantab.
