SBY: Ekonominya Pesat, Jumlah Kendaraan Meningkat  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 26 Januari 2014 11:59 WIB

Jalur kanan dipenuhi bis dan kendaraan pribadi pemudik di Jalan Siliwangi, Semarang (5/8). Jalan protokol ini menjadi jalan utama rombongan pemudik yang menuju kota Semarang, Surabaya, dan Solo. (Tempo/Budi Purwanto)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertumbuhan ekonomi bakal membuat jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Hal ini disampaikan SBY ketika berkomunikasi melalui layanan video conference dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 26 Januari 2014.

"Jawa Timur, yang ekonominya juga tumbuh pesat, pasti pengendara mobil dan motor juga akan meningkat dengan tajam," kata SBY. Akibatnya, dia melanjutkan, kerawanan dan bahaya terjadinya kecelakaan lalu lintas juga meningkat. "Solusinya hanya satu, semua bekerja dan berusaha untuk mencegah kecelakaan."

Adapun komunikasi ini dilakukan SBY saat meresmikan pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Dia berkomunikasi dengan Unggung untuk mengetahui pelaksanaan pencanangan program itu di Jawa Timur.

Sebelum menghubungi Unggung, SBY sempat berbicara dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Dwi Priyatno untuk mengetahui pelaksanaan program serupa di Jawa Tengah. Dalam komunikasi itu, dia menyinggung perkembangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

"Kita ketahui, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan banyak provinsi, ekonominya tumbuh pesat pada tahun-tahun terakhir ini," ucap SBY. "Pasti saudara-saudara kita yang memiliki kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, juga akan meningkat. Berarti lalu lintas akan semakin padat."

Karena itu, kata SBY, jika angka kecelakaan ingin diturunkan, solusi paling utama adalah siapa pun yang berkendara harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik. "Bersama-sama mencegah kecelakaan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain," ujarnya.


PRIHANDOKO




Berita Lain:
Gempa Kebumen, Pantai Selatan Jadi Zona Aktif
Forum Davos, Negara Berkembang Fokus Tangani KURS
Ruhut: SBY Lagi terapi Kejut Demokrat




Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

4 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

10 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya