Sejumlah anggota TNI saat mempersiapkan tenda yang diduga untuk Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Posko Pengungsian Gereja Katolik Paroki, Karo, Sumut (22/01). Tenda yang diduga akan digunakan Presiden tergolong cukup berbeda dari para pengusian korban Sinabung dengan fasilitas kamar mandi dan pendingin ruang. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Manado - Kepala Pusdiklat Badan Nasional Penanganan Bencana, Bagus Tjahjono, menyatakan tenda yang akan digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama meninjau pengungsi Gunung Sinabung adalah standar presiden. Ia membantah BNPB menyediakan tenda dan peralatan khusus untuk presiden yang nilainya mencapai Rp 15 miliar.
"Perlengkapan CCTV dan monitor di dalam tenda itu bukan hal baru. Itu perlengkapan yang selama ini di Kodim tetapi sementara dipindahkan ke tenda presiden," kata Bagus saat ditemui di kantor BNPD Sulawesi Utara, Kamis, 23 Januari 2014.
Bagus sendiri mengklaim termasuk dalam tim BNPB yang mendirikan dan menyiapkan tenda untuk SBY. Ia memastikan tenda yang digunakan sama dengan tenda milik BNPB yang lainnya, sekitar Rp 60 juta per unit.
Meski demikian, ia juga menyatakan tenda presiden memang tampak lebih besar. Akan tetapi, ukuran tersebut memiliki alasan, antara lain penyatuan tempat istirahat dengan kantor presiden. Dalam tenda tersebut, BNPB menyiapkan perlengkapan elektronik dan pemantauan agar presiden dapat menerima informasi terkini dan mampu memberikan instruksi.
"Presiden itu butuh update informasi dan situasi. Karena dia datang untuk memberi instruksi, tak hanya sekadar melihat."
Bagus juga menyatakan tenda presiden tampak besar karena ditambah sekitar dua tenda lain. Tenda tersebut akan digunakan sebagai ruang rapat koordinasi dan ruang posko bencana.
Selain itu, di beberapa sisi dipersiapkan untuk tempat pasukan pengaman presiden yang harus siap dan siaga di sekitar SBY.
"Ini semua standar untuk presiden. Kami harus menjamin keamanan presiden. Dia simbol negara," kata Bagus.
Ia juga menyatakan isu tenda Rp 15 miliar muncul karena dihadapkan pada kondisi bencana dan pengungsian yang terjadi. Akan tetapi, masyarakat harus memahami kalau ada standar minimal untuk pengamanan presiden yang kerap membutuhkan dana lebih. Hal ini bukan untuk berfoya-foya, tetapi melindungi simbol negara.
"Siapa pun yang jadi presiden, dia harus dijamin keamanannya."
