Tuntutan Bupati Temanggung Mundur Makin Meluas

Reporter

Editor

Rabu, 12 Januari 2005 02:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tuntutan agar Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo mundur dari jabatannya makin meluas. Setelah awal pekan ini 110 orang dan kemarin empat orang lagi pejabat dari eselon II, III, IV, dan V di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mundur karena berseberangan dengan bupatinya, masyarakat dan mahasiswa Universitas Islam Nahdlotul Ulama Temanggung juga menuntut agar Totok turun dari jabatannya. Sebanyak 175 mahasiswa dan masyarakat Temanggung kemarin turun ke jalan, mendesak agar DPRD segera menggelar rapat paripurna untuk menurunkan Totok. Selain berdemo ke DPRD, para pengunjuk rasa itu juga menggelar aksi ke kepolisian (Polres), Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri Temanggung, mendesak agar Totok segera diadili karena korupsi. Bahkan, para pengunjuk rasa juga beraksi di depan kantor dinas bupati Temanggung, tapi bupati sama sekali tidak keluar dan hanya mengutus Asisten Sekretaris II Sekda Temanggung Rahayu Istanto untuk menemui pengunjuk rasa.Ketika berdemo di DPRD Temanggung, sejumlah anggota dewan tampak menemui para pengunjuk rasa. Ketua DPRD Temanggung Bambang Sukarno mengatakan, anggota DPRD dipilih oleh rakyat sehingga sikap DPRD jelas, yaitu memihak rakyat. “Kalau rakyat menghendaki digelar rapat paripurna, DPRD akan segera melakukannya. DPRD juga mempunyai keinginan agar rakyat Temanggung bisa sejahtera dan pelayanan terhadap masyarakat harus diutamakan,” kata Bambang dihadapan para pengunjuk rasa.Sementara itu, Direktur Reserse dan Tindak Kriminal Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Zulkarnaen menegaskan, hingga saat ini tim yang diterjunkan Polda ke Temanggung masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terkait kasus mundurnya 110 pejabat pemerintah Kabupaten Temanggung maupun dugaan korupsi dana pemilu. Tim dari Polda Jateng yang akan bekerja sama dengan Polres Temanggung itu dipimpin Kasat III Tindak Pidana Korupsi Polda Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Prayitno. Menurut Zulkarnaen, hingga saat ini sudah diperiksa belasan saksi, termasuk diantaranya empat camat yang ikut mengundurkan diri serta seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan. Bupati Totok juga akan dimintai keterangan.“Kami belum bisa menyimpulkan hasil penyidikan tersebut. Tapi dugaan awal penyidikan ini adalah dugaan korupsi dana pemilu Rp 1,7 miliar yang dilakukan oleh bupati,” kata Zulkarnaen kepada Tempo pada kesempatan terpisah.Berkaitan dengan pengunduran diri 110 pejabat di pemerintah Kabupaten Temanggung, Menteri Dalam Negeri M.Ma'ruf mengatakan, Departemen Dalam Negeri akan melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri tersebut. “Bagaimana pun kami harus melihat proses hukumnya,” kata Ma'ruf di Jakarta. Ma’ruf mengatakan, kemarin kementeriannya telah mengundang Badan Pengawas Daerah Temanggung dan Jawa Tengah serta unsur-unsur Wakil Gubernur untuk mengetahui masalah sebenarnya. Syaiful Amin/Dian Yuliastuti/Sohirin/Eworaswa - Tempo

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya