TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Pemeriksa Keuangan di usianya yang ke-67. SBY mengatakan ingin BPK terus meningkatkan kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan bangsa, terutama peningkatan akuntabilitas keuangan negara.
"Saya melihat, merasakan, dan menilai bahwa yang dilakukan BPK itu nyata dan benar-benar bisa meningkatkan akuntabilitas dan kualitas keuangan negara kita," kata SBY dalam acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara di gedung BPK, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014.
SBY mengapresiasi inisiatif BPK memperkenalkan sekaligus menerapkan sistem baru. "Sistem electronic audit, online audit, dan sistem baru yang memungkinkan pengawasan keuangan negara itu dapat dilaksanakan dengan baik dibandingkan masa-masa sebelumnya," ujar SBY
Menurut Presiden, selama 10 tahun terakhir, perkembangan penertiban keuangan negara, baik yang diwacanakan pemerintah maupun non-pemerintah, juga nyata. "Saya masih ingat, misalnya, awal tahun 2007, ketika saya meminta data kepada Menteri Keuangan tentang aset-aset negara dan juga tentang isu perekonomian. Maka, waktu itu, data itu belum siap benar," ucapnya.
Karena alasan ini, Presiden, pada tahun yang sama, mengeluarkan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk menertibkan rekening liar. "Dengan demikian, kita tahu aset kita, keuangan kita, dan kita bisa yakin tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan dari aset dan keuangan negara itu," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan saat itu, sebanyak 46.586 rekening telah ditertibkan. Setelah dipelajari dan dinilai, 9.294 rekening ditutup. SBY mengatakan, saldo yang diserahkan kepada kas negara berjumlah sekitar Rp 7 triliun dan sekitar US$ 11,8 juta atau setara dengan Rp 8 triliun.
"(Yang) tadinya antah-berantah, siapa yang memiliki, siapa yang mengelola, dan apa pula kegunaannya, telah kami tertibkan," ujar SBY. Presiden ingin penertiban ini terus dilakukan, dan pada kemudian hari, negara akan memiliki data yang valid ihwal keuangan dan aset negara.
PRIHANDOKO
Terpopuler:
Akun Instagram Ani Yudhoyono Terpopuler di Dunia
Media Asing Soroti Ani Yudhoyono di Instagram
7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram
Jengkel Dicaci Maki, Ani SBY Sentil Istri Jokowi
Berita terkait
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
32 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
35 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
35 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
35 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
36 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
36 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
36 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
37 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
40 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaAnggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?
50 hari lalu
Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?
Baca Selengkapnya