Mendagri: Jadwal Pilkada Lihat Kesiapan

Reporter

Editor

Selasa, 11 Januari 2005 15:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengatakan, jadwal Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) Juni 2005 mendatang, harus melihat persiapannya terlebih dahulu. "Jangan kita paksakan hanya kaku dengan jadwal tahu-tahu belum siap," kata Ma'ruf di kantornya, Jakarta, Selasa (11/1). Menurutnya, pemilihan dan pemungutan suara memiliki arti yang berbeda. Pemilihan, kata dia, merupakan rangkaian proses mulai dari perencanaan hingga pelantikan. Sedangkan, pemungutan suara bersifat eksak. "Hari itu juga saya nyoblos," katanya. Dia menegaskan, yang penting saat ini adalah kesiapan daerah, pemilih, partai poltik, dan lembaga lain yang berperan dalam Pilkada. Sementara itu, mengenai peraturan pemerintah tentang Pilkada, Ma'ruf mengaku masih menunggu waktu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaporkan PP Pilkada secara lengkap. "Nanti kalau sudah selesai dan beliau setuju saya akan memberikan konferensi pers," ujarnya. Kendati begitu, ia tidak dapat memberikan target waktu kapan dapat melaporkan PP Pilkada secara lengkap kepada Presiden. "Secepatnya. Sekarang lagi dicarikan waktunya," kata dia. Mendagri juga optimis, sosialisasi PP Pilkada ini dapat berjalan dengan baik meskipun waktunya relatif singkat. Kendati begitu, ia menolak berkomentar tentang usulan pengadaan Satuan Tugas (Satgas) sosialisasi PP Pilkada. "Itu salah satu alternatif saja," ucapnya. Sementara itu, menanggapi permohonan uji materil UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Ma'ruf berprinsip, yang penting semua langkah persiapan dari pemerintah sudah dilakukan. "Soal hasinya kita serahkan kepada yang berwenang (Mahkamah Konstitusi)," ucapnya. Eworaswa

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

54 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya