TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berharap undang-undang bidang politik dapat segera disahkan pada akhir tahun ini. Hal itu penting agar persipan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sedini mungkin. Demikian ditegaskan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pemaparan mengenai perubahan undang-undang politik di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/3). Seperti diketahui, beberapa anggota kabinet beserta Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz menghadiri rapat terbatas yang khusus menyimak pemaparan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengenai RUU bidang politik. Ketiga rancangan yang dibahas adalah RUU tentang pemilu, RUU tentang parpol dan RUU susunan dan kedudukan lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Dalam kesempatan itu Mendagri memaparkan konsep RUU yang akan diajukan pemerintah kepada DPR. Selain Hari Sabarno, rapat itu dihadiri Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, Panglima TNI Laksamana Widodo. Menurut Yudhoyono, jika diperkirakan pemilu mendatang dilaksanakan pada Juni 2004, maka sekitar setahun sebelumnya semua pihak terkait, terutama pemerintah, harus sudah siap mengikuti pemilu itu. Selain itu, dari jangka waktu tersebut, KPU maupun partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu juga memerlukan waktu untuk persiapan serta sosialisasi ke masyarakat. Untuk itu, proses sosialisasi membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2004 pasca pengesahan UU bidang politik itu adalah sekitar satu setengah tahun. Karena itu, sebaiknya ketiga UU bidang politik itu dapat ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada Agustus atau Nopember mendatang. Dalam sidang tahunan tersebut diharapkan Majelis telah memastikan wujud amandemen UUD 1945, khususnya menyangkut tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, posisi dewan perwakilan daerah dan lain-lain. Menko Polkam menuturkan, rapat juga membahas mengenai pembiayaan pemilu. Menurut dia, pemerintah ingin biaya pemilu dapat digunakan seefisien mungkin. Karena Indonesia belum sepenuhnya keluar dari krisis ekonomi. “Jadi jangan terjadi pemborosan yang tidak perlu, namun memang cukup untuk menyelenggarakan pemilu,” tegasnya. Karena itu, ada dua pilihan dalam penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi pemilihan anggota DPRD, DPR serta pemilihan anggota DPD maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan secara serentak. Alternatif lain, ketiga macam pemilihan itu dapat juga dipisah penyelenggaraannya. “Pemilihan DPR dan DPRD itu satu tahapan, kemudian tahapan yang lain adalah pemilihan DPD serta presiden dan wakil presiden. Pemerintah memperkirakan terdapat sejumlah materi dalam rancangan undang-undang tersebut yang akan mengundang debat politik yang keras dan alot. Mengenai masalah itu Menko Polkam mengakui sudah berkonsultasi secara informal dengan para pimpinan fraksi di DPR. Materi yang diduga akan mengundang perdebatan alot itu, kata dia, seperti masalah electoral treshold, ketentuan keikutsertaan sebuah parpol dalam pemilu dan sebagainya. Namun demikian, pada intinya pemerintah menginginkan proses pembahasan tetap dilakukan secara demokratis dan juga logis. Karena, tegas Yudhoyono, sesuai dengan keinginan rakyat, pemerintah mengidamkan pemilu 2004 mendatang dapat lebih baik dari pemilu 1999 lalu. Menko Polkam menbandingkan, dalam penyelenggaraan pemilu 1999 Indonesia telah memperoleh pujian maupun penghargaan dari masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Padahal saat itu konsep pemilu belum sempurna. Jadi, pemilu mendatang seharusnya dapat lebih baik lagi. (Dara/Dede – Tempo News Room)