TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Dukungan untuk percepatan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meluas. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se Yogyakarta menyatakan muktamar tidak boleh menunggu hingga 2007. Anjloknya suara PPP dalam pemilu 2004, adalah indikasi tuntutan segera dilakukan regenerasi dalam kepengurusan PPP. "Tuntutan dari para kader memang muktamar harus dipercepat. Paling lambat, pertengahan 2006 harus sudah ada muktamar. DPW PPP DIY sendiri menghendaki muktamar dipercepat, bahkan kami sudah mendesak langsung ke DPP agar dipercepat,"kata Ketua DPW PPP DI Yogyakarta, Umar Sanusi.Anjloknya suara PPP dalam pemilu lalui, menurut Umar adalah bukti ketidakmampuan pengurus yang ada sekarang dalam menghadapi pemilu. Jika muktamar dilakukan pada 2007, , maka persiapan menghadapi pemilu 2009 menjadi sempit. "Padahal, dengan waktu persiapan yang lama, suara PPP anjlok saat pemilu 2004,"katanya.Untuk menghindari politisasi elit maka mulai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah juga harus menggelar musyawarah atau regenerasi terlebih dahulu. Sebab, menurut Umar, kepengurusan mulai dari ranting hingga wilayah PPP yang ada sekarang juga berperan dalam menurunnya suara PPP. "Selaku pimpinan DPW, kami sudah meminta agar regenerasi di tingkat ranting dan cabang segera dilakukan. Muscab di semua cabang harus sudah selesai akhir 2005,"katanya. Setelah itu DPW akan menggelar Muswil (musyawarah wilayah) pada awal 2006. Sehingga paling lambat pertengahan 2006, muktamar harus sudah dilaksanakan.Menurut Umar, jika tidak digelar musyawarah ranting, Muscab dan Muswil terlebih dahulu dan langsung digelar muktamar, maka membuka peluang bagi petualang politik untuk mempengaruhi PPP. "Aspirasi dari bawah, mutlak diperlukan karena kader-kader partai di bawah yang paling mengetahui kondisi wilayah mereka,"ujarnya.Menurut Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta, AM Fahrudin, pihaknya sudah menerima surat dari DPP PPP yang ditandatangani oleh wakil ketua DPP Juhad Mahya dan Rahman Sagaf. Isi surat itu, meminta agar cabang-cabang segera mempercepat proses regenerasi kepengurusan."Tanpa surat itupun, kami sudah menghendaki Muscab dipercepat. Karena dengan pecepatan Muscab, maka Muswil dan Muktamar bisa dipercepat. Kami tidak bisa menunggu hingga 2007 sebab ini tuntutan para kader. Model kepemimpinan Pak Hamzah Haz, kami sudah tahu kualitasnya, kok,"katanya. Sesuai keputusan muktamar 5 di Jakarta, muktamar ke-6 mestinya diselenggarakan pada 2007. Hanya saja, tuntutan dan masalah yang dihadapi PPP saat ini semakin berat. Sehingga, tidak ada salahnya jika muktamar dipercepat apalagi mayoritas kader PPP menghendaki percepatan tersebut. "Jalan satu-satunya adalah muktamar dipercepat,"kata Fahrudin. Syaiful Amin