Pengacara: Telusuri Aset Anas, KPK Cari Kesalahan  

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Minggu, 12 Januari 2014 07:27 WIB

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi salah jika baru sekarang menelusuri aset-aset kliennya. Menurut Carrel, seharusnya KPK menelusuri aset Anas ketika kasus masih berada pada tahap penyelidikan.

"Harusnya KPK memahami proses hukum. Kalau aset itu baru dicari di proses penyidikan, tampak jelas KPK mencari-cari kesalahannya baru belakangan," kata Carrel kepada Tempo, Sabtu, 11 Januari 2014.

Carrel juga menilai Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, tak layak mengeluarkan pernyataan terkait dengan aset atau tindak pidana pencucian uang Anas. Sebab, menurut Carrel, Bambang adalah orang yang memiliki status terlapor di Markas Besar Kepolisian.

"Yang melaporkan adalah Subianto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan," kata Carrel. "Tapi laporan itu menguap begitu saja karena intervensi SBY."

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidikan lembaganya sedang menelusuri aset-aset milik Anas Urbaningrum, yang nantinya diterapkan dalam pasal tindak pidana pencucian uang. Menurut Bambang, saat ini KPK sedang mengkonfirmasi profil penghasilan dan kekayaan Anas. "Bisa dikatakan KPK mengejar aset untuk mengkonfirmasi," kata Bambang melalui pesan pendek, Sabtu, 11 Januari 2014.

Menurut Bambang, KPK menyadari adanya kemungkinan Anas mengatasnamakan aset-asetnya ke orang lain. Maka, menurut dia, perlu tindakan prudent dan teliti dari penyidik KPK. "Ketelitian penyidik sangat dibutuhkan karena bisa saja alat konfirmasinya tak sepenuhnya akurat sehingga tersangka melakukan layering (mengatasnamakan aset pada pihak lain)," kata Bambang.

Jumat, 10 Januari 2014, Anas ditahan di rumah tahanan KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. "Penahanan AU berlaku untuk 20 hari pertama," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, saat mengumumkan penahanan itu di gedung kantornya.

KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sangkaan ini, Anas terancam hukuman penjara 4-10 tahun dan pidana denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Sebelum akhirnya diterungku, Anas dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka.

MUHAMAD RIZKI

Berita Lain:
Hercules Emoh Dirawat di RS Polri
Revolver Silver, Senjata Pembunuh Briptu Nurul
Polisi Ringkus Tiga Perampok Bersaudara

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya