Ketua Badko HMI Jatim Doakan Anas Kuat  

Reporter

Kamis, 9 Januari 2014 16:39 WIB

Anas Urbaningrum. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur Khairul Anam mendoakan Anas Urbaningrum agar diberikan kekuatan dalam menghadapi perkara suap proyek Hambalang yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Khairul buru-buru bilang bahwa sikapnya tersebut disuarakan dengan mengatasnamakan pribadi.

"Ini tanggapan saya secara pribadi, tidak mewakili organisasi," kata Khairul, Kamis, 9 Januari 2014

Menurut Khairul, KPK harus fair dalam menangani kasus itu. KPK perlu menjelaskan sprindik secara lebih gamblang seperti yang diminta pengacara Anas agar tidak timbul kecurigaan bahwa kasus tersebut direkayasa. "Hak setiap warga negara memperoleh penjelasan dari KPK," kata dia.

Bila hasil pemeriksaan terhadap Anas mengharuskan bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu ditahan, Khairul mengatakan akan tetap berdoa agar yang bersangkutan diberi kekuatan dalam menjalani semua proses hukum.

Khairul menambahkan organisasinya tidak dalam posisi dukung mendukung meskipun Anas pernah menjadi Ketua Badko HMI Jatim. Sebagai yunior Anas di organsasi tersebut, Khairul jarang berkomunikasi dengan alumnus Universitas Airlangga itu. "Hampir tak pernah," kata dia.

Dalam kasus Hambalang, Anas terancam dijemput paksa penyidik KPK karena menolak memenuhi panggilan komisi antirasuah itu. Anas beralasan KPK tidak menjelaskan kata "proyek-proyek lain" dalam sprindik dan surat pemanggilannya sebagai tersangka.

EDWIN FAJERIAL

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya