TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia mengumpulkan 28 kepala stasiun TVRI se-Indonesia dan pejabat struktural di lantai 4 Gedung Penunjang Operasional TVRI di kawasan Senayan sejak Senin, 6 Januari 2014 sampai besok.

Menurut sumber Tempo di TVRI, pertemuan itu membahas anggaran 2014 yang diblokir Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat pada November 2013 lalu. Dari anggaran sekitar Rp 1 triliun, yang bisa dicairkan hanya gaji dan operasional kantor. Anggaran belanja modal diblokir.

Pertemuan itu juga menghasilkan pernyataan sikap bersama. Mereka rencananya akan menyampaikan empat poin pernyataan. "Kami mendesak Komisi I DPR untuk mencabut pemblokiran anggaran TVRI 2014," demikian salah satu poin dari lembar pernyataan yang salinannya diperoleh Tempo.

Dalam pernyataan tertanggal 6 Januari 2014 itu, para kepala TVRI juga mendesak Dewan Pengawas TVRI segera memilih dan menetapkan direksi definitif. Tujuannya agar kinerja TVRI dan kualitas penyiaran tak terganggu. (Baca di sini: Alasan Direktur Utama TVRI Dipecat)

Poin ketiga, para kepala TVRI daerah mendesak agar TVRI independen, bebas dari tekanan politik dan komersial. Poin berikutnya, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi jaminan agar TVRI tetap menjadi lembaga yang imparsial dan netral dalam menjembatan komunikasi bangsa.

Sebelumnya, Komisi Informasi membintangi anggaran TVRI karena Dewan Pengawas memecat empat direktur pada 18 November 2013. Padahal, sebelumnya Dewan Pengawas di hadapan Komisi Informasi telah setuju menunda pemecatan. Komisi Informasi juga berencana memecat Dewan Pengawas.

NURHASIM

Terpopuler:
Setelah Jokowi, Endriartono Sindir Erick Thohir
Endriartono Sindir Jokowi di Acara Konvensi
Saksi: Teroris Dayat Ditembak dari Jarak 1 Meter
Anas Maju-Mundur Datangi KPK
Hayono Isman: Jokowi Hebat karena Didukung Media