Petugas melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla meminta dokter bekerja sebaik-baiknya dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang digelar BPJS. Walaupun, Kalla menegaskan Jaminan Kesehatan Nasional masih harus terus disempurnakan.
"Ini perintah Undang-Undang, (program) harus jalan. Dokter bekerja saja secara proporsional," kata Kalla dalam reuni Nasional Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Sabtu, 4 Januari 2014.
Menurut Klla, masyarakat dan penyedia layanan kesehatan diminta memasyarakatankan Jaminan Kesehatan ini. Apalagi negara maju sudah menerapkan sistem asuransi kesehatan secara nasional.
Seorang dokter spesialis asal Madura, Jawa Timur, menolak ikut melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasannya dokter praktek swasta atau mandiri hanya mendapat nilai kapitasi atau manfaat asuransi Rp 10 ribu per pasien.
"Sangat rendah, rawon setan saja harganya Rp 20 ribu," kata Khamim Nawawi dalam reuni Nasional Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Sabtu, 4 Januari 2014.
