Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berorasi dalam demo menolak kenaikan harga BBM di Balai Kota Surakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Surakarta - Ketika banyak pemerintah daerah menyambut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Sebab, dalam program JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk warga miskin, hanya peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Padahal masih ada masyarakat miskin yang tak termasuk dalam penerima Jamkesmas. Selama ini biaya pengobatan warga miskin ditanggung pemerintah daerah lewat program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). “Mestinya pemerintah pusat menanggung biaya pengobatan seluruh warga miskin,” kata Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Kamis, 2 Januari 2014.
Dari sekitar 260 ribu pemegang PKMS, 24 ribu di antaranya pemegang PKMS Gold yang berarti warga miskin. Adapun peserta Jamkesmas ada 160 ribu orang. “Klaim pemerintah pusat bahwa JKN menjangkau semua warga miskin hanya retorika,” ujar Hadi, yang juga politikus PDIP ini. Sebab, katanya, pemerintah daerah masih menganggarkan pengobatan warga miskin. Karena itu, dia akan memperjuangkan warga miskin yang belum masuk BPJS Kesehatan ke pemerintah pusat. “Seluruh warga miskin harus masuk BPJS Kesehatan.” (Baca: Mau Berobat Gratis, Bayar Premi Bulanan Rp 25 Ribu)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan masih menganggarkan Rp 18 miliar untuk PKMS pada 2014. “Kami tetap mengelola PKMS,” ucapnya. Menurut dia, jika warga miskin pemegang kartu PKMS Gold akhirnya tidak masuk JKN, terpaksa pemerintah daerah yang membayar iurannya. Sedangkan pengelolaan peserta Askes, Jamkesmas, asuransi PNS, dan TNI/Polri, mulai 1 Januari 2014 beralih ke BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Budiman Siagian, mengatakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) mulai 1 Januari 2014 masuk ke BPJS Kesehatan. Dia meminta peserta JPK memverifikasi ulang ke BPJS Kesehatan. “Untuk kartu berobat, masih bisa dipakai sampai akhir Maret 2014. Setelah itu kemungkinan ada kartu baru,” kata dia. (Baca: Begini Cara BPJS Sehatkan Peserta JKN)
