Selusin Anggota DPRD Kalsel Diperiksa Kejaksaan

Selasa, 31 Desember 2013 14:21 WIB

Seorang tunawisma tertidur di bawah jembatan penyebrangan dikawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (15/3). Pemerintah mengakui di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan proyeksi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, akan mengakibatkan angka kemiskinan pada Maret 2012 bisa mencapai sekitar 12,05 persen. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Banjarmasin - Sebanyak 12 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp 27,5 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, A.R Nasrudien, mengatakan kasus korupsi bansos merupakan salah satu perkara tipikor yang menjadi atensi pihaknya. "Ini kasus yang menonjol dan penting," kata Nasrudien saat konferensi pers di kantor Kejati Kalsel, Selasa 31 Desember 2013. (Baca : Kejaksaan Geledah Gedung DPRD Kalimantan Selatan)

Selusin anggota dewan tersebut, kata dia, dipanggil dalam dua gelombang. Kemarin, ada enam anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera yang sudah diperiksa oleh tim penyidik. Enam orang asal PKS ini adalah Muhammad Hasanudin, Budiman Mustafa, Ibnu Sina, Habib Said Hasan Al Habsyi, Ahmad Jazuli dan Husaini Suni.

Enam saksi lagi diperiksa hari ini, Selasa 31 Desember. Mereka adalah Riswandi (PKS), Asmara Yanto (PBR), Burhanuddin (PBR), Riduan (PBR), Riduansyah (PBR) dan Muhidin (PBR). Muhidin saat ini menjadi Walikota Banjarmasin dan bekas anggota DPRD Kalimantan Selatan tahun 2010. "Kami menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 12 miliar. Itu perkiraan sementara," kata dia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalimantan Selatan, Erwan Suwarna, mengatakan pemanggilan anggota dewan dalam kapasitas pencairan anggaran ke organisasi kemasyarakatan dan prosedur penganggaran Dana Bansos 2010. Saat menggeledah gedung DPRD Kalsel pada 11 dan 12 Desember, penyidik menemukan 50 stempel duplikat dari ruangan PKS sebanyak 30 stempel, Partai Golkar 15 stempel dan PDI-P sebanyak 5 stempel. "Tunggu saja berikutnya siapa yang diperiksa," ucap Erwan.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan enam tersangka dari kalangan pejabat dan bekas pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Enam tersangka ini adalah bekas Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muchlis Gafuri; bekas Asisten Daerah II, Fitri Rifani; serta dua mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Anang Bakhranie dan Akhmad Fauzan Saleh. Tiga tersangka lainnya adalah bekas staf Biro Kesejahteraan Rakyat, Sarmili, Mahliana, dan Amri. Sedangkan seorang tersangka, Amri, telah meninggal.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita Terkait
Inggris Selidiki Suap Rolls-Royce di Indonesia
Kasus Suap Jaksa, Bambang W. Soeharto Datangi KPK
Bambang W. Soeharto Akui Pernah Temui Jaksa Praya
Bambang W. Soeharto Dipanggil KPK sebagai Saksi




Berita terkait

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

10 jam lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

1 hari lalu

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan

Baca Selengkapnya

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

1 hari lalu

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

2 hari lalu

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

Bekas Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)

Baca Selengkapnya

Vietnam Penjarakan Konglomerat Lagi, Pengusaha Minuman Terjerat Penipuan Rp 648 M

2 hari lalu

Vietnam Penjarakan Konglomerat Lagi, Pengusaha Minuman Terjerat Penipuan Rp 648 M

Vietnam kembali melakukan tindakan keras dalam pemberantasan korupsi dengan memenjarakan konglomerat minuman ringan.

Baca Selengkapnya

PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

2 hari lalu

PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

PM Spanyol Pedro Sanchez adalah pendukung utama Palestina. Ia memutuskan untuk cuti sementara usai istrinya dituduh korupsi.

Baca Selengkapnya

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

2 hari lalu

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

Windu Aji Sutanto terbukti korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining 2021-2023 di pertambangan nikel

Baca Selengkapnya