Wakil Gubernur Provinsi Banten Rano Karno bersiap bernyanyi bersama dengan ribuan buruh di kawasan Cikupa Mas, Tangerang, Banten, (21/10). ANTARA/Lucky.R
TEMPO.CO, Serang - Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten Krisna Gunata menyatakan, partainya siap mengawal Rano Karno menduduki jabatan Gubernur Banten. Partai berlabang beringin itu menjamin tidak akan ada upaya menjegal pemerintahan sesudah Ratu Atut Chosiyah resmi meninggalkan jabatan tersebut.
"Komitmen kami sejak awal bagaimana Banten ini bisa lebih maju. Kalau toh ada musibah seperti ini, kami tetap konsisten siapa pun kepala daerahnya," kata Krisna melalui sambungan telepon, Sabtu, 21 Desember 2013.
Krisna mengakui, lengsernya Ratu Atut sebagai Gubernur akan berpengaruh ke partainya, tapi Golkar akan tetap patuh terhadap perundang-undangan dengan menerima Rano, yang bukan berasal dari Golkar, memimpin Banten ke depan.
"Walaupun bagaimana mereka satu paket," katanya. "Harus juga diberi pemahaman ke publik bahwa ini individu, bukan partai."
Ratu Atut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ditetapkan tersangka dalam kasus suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan amanat undang-undang tentang kepala daerah, Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten akan menggantikan posisi Atut bila sudah berstatus terdakwa.
Menurut Krisna, hal yang sedang diperbincangkan ke depan adalah siapa yang akan menjadi pendamping Rano. Meski begitu, Golkar tetap akan membawa hal ini pada mekanisme yang sudah ada. "Bahwa kami tidak akan mendahului dan terburu-buru. Hal ini harus dikonsultasikan dengan fraksi lainnya," ujar dia.
Adapun Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Tri Satria Santosa mengatakan, partainya lebih memilih bersikap setelah ada kepastian hukum bahwa Atut sudah menjadi terdakwa. "Masih terlalu dini untuk membicarakan sekarang," ujarnya.
Meski begitu, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal tugas-tugas Rano menjadi pelaksana tugas Gubernur. Sebab, tugas Gubernur adalah kepentingan rakyat. Ia hanya menegaskan bila ada pihak yang ingin menjegal proses pemerintahan, pihak tersebut akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. "Evaluasi otomatis dilakukan demi kelancaran pemerintahan," ucapnya.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
