TEMPO.CO, Subang - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan setiap desa akan mendapatkan anggaran pembangunan hingga Rp 1 miliar mulai 2014. "Dana dari pusat Rp 700 juta, Pemprov Jabar Rp 120 juta, dan sisanya dari pemkab Rp 100 juta lebih," kata Heryawan di Subang, Jumat, 20 Desember 2013.
Dana dari pusat itu diperoleh dari skema bagi hasil setelah DPR memutuskan Undang-Undang Desa pada Rabu, 18 Desember 2013. Dalam undang-undang ini disebutkan, setiap desa berhak mendapatkan dana APBN Rp 700 juta setiap tahun. "Sewaktu dalam pembahasan di Komisi II, saya mengusulkan per desa mendapat Rp 1 miliar," kata DIa. Tapi, akhirnya ditetapkan Rp 700 juta."Ya alhamdulillah."
Menurut Heryawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini memberikan bantuan keuangan untuk desa Rp 100 juta. Mulai 2014 akan ditambah menjadi Rp 120 juta. "Mudah-mudahan bisa naik lagi," tuturnya.
Adapun Bupati Subang Ojang Sohandi mengaku telah mengalokasikan dana untuk desa melalui program ADD dan BKUDK. Tiap desa menerima rata-rata Rp 100 juta. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan serta honorarium perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan desa.
Kepala Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Hasan Abdul Munir, menyambut gembira penetapan Undang-Undang Desa yang membawa angin segar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. "Kami akan memanfaatkannya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Hasan.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga
24 Maret 2022
Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab
6 Desember 2021
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaTertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut
25 Juni 2021
Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Baca SelengkapnyaPenyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara
24 Agustus 2017
Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaDana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan
10 Juli 2017
Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.
Baca SelengkapnyaDitolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan
10 Juli 2017
Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."
Baca SelengkapnyaHampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
2 Juli 2017
Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.
Baca SelengkapnyaJadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang
16 April 2017
"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.
Baca SelengkapnyaGelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa
24 November 2016
Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.
Baca SelengkapnyaDesa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan
15 November 2016
Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.