Seorang jurnalis mengabadikan gambar suasana rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Perumahan Interkon Blok U I No. 99, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (17/12). ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tak menghadiri sejumlah agenda penting dalam pemerintahannya di gedung DPRD sejak ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, dia tak melantik pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih dalam Rapat Paripurna DPRD. Kedua, dia tak ikut Rapat Paripurna yang mengagendakan pengesahan APBD Banten 2014.
Walaupun tak menghadiri agenda penting, DPRD tak bersikap tegas terhadap perilaku tersangka kasus korupsi itu. Sejumlah anggota DPRD Banten yang semula berencana mengajukan interpelasi malah terlihat tidak bergerak. Wakil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah beralasan masih akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Banten lainya. “Kami akan membahas dulu dengan unsur ketua lainnya untuk menyikapi masalah ini,” kata politikus PDI Perjuangan ini, Kamis, 19 Desember 2013.
Rapat paripurna pada pukul 10.00 WIB kemarin berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Perwakilan pemerintah yang hadir, yaitu Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan beberapa Pejabat Pemprov Banten. Pengesahan APBD 2014 berjalan, namun berkas APBD 2014 belum bisa langsung dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk evalusi. Pengiriman baru bisa dilakukan setelah diteken Gubernur Banten.
Asep menyarankan Ratu Atut Chosiyah bicara kepada Presiden apabila tak bisa melaksanakan tugasnya. Tujuannya, supaya tugasnya sebagai gubernur ditangani oleh Wakil Gubernur Rano Karno. “Jika Atut tidak menandatangani APBD 2014, kami akan sangat menyayangkan. Saya berharap gubernur bisa melihat kepentingan dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Banten lainnya, Eli Mulyadi, meminta Pemprov Banten secepatnya menyelesaikan proses administrasi setelah ditetapkanya RAPBD 2014, agar dapat dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk interpelasi, Eli mengatakan, sesuai tata tertib DPRD Banten harus terdapat 15 anggota yang mengusulkan lebih dari satu Fraksi di DPRD Banten. Setelah itu, baru diusulkan kepada Pimpinan DPRD Banten.
