TEMPO.CO, Serang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2014 senilai Rp 7,377 triliun ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Banten, Kamis, 19 Desember 2013. Alokasi anggaran itu lebih besar untuk belanja tidak langsung, daripada belanja langsung untuk kepentingan masyarakat.
Belanja tidak langsung nilainya Rp 4,050 triliun, naik dari usulan semula Rp 3,917 triliun, sedangkan belanja langsung Rp 3,327 triliun, naik dari usulan awal Rp 3,105 trilun.
Alokasi anggaran belanja tidak langsung di antaranya untuk belanja pegawai Rp 558,5 miliar, belanja hibah Rp1,395 miliar dan belanja bantuan sosial tetap Rp 91 miliar.
Kenaikan tajam, terlihat pada dana belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik mencapai Rp 233,8 miliar. Sebelumnya hanya diusulkan Rp 155 miliar atau naik Rp 78 miliar. Belanja barang dan jasa Rp 1,485 triliun dan belanja modal Rp 1,681 triliun.
Dari sektor pendapatan, APBD Banten naik Rp 17 miliar dari usulan Rp 6,861 triliun menjadi Rp 6,878. Dana perimbangan juga naik menjadi Rp 1,151 dari usulan Rp 1,134 triliun. Pendapatan Asli Daerah tetap yakni Rp 4,675 triliun, begitu juga pendapatan daerah yang sah nilainya tetap Rp 1,051 triliun.
Pada acara pengesahan APBD 2014 itu, Gubernur Banten Atut Chosiyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Akil Mochtar dan dugaan korupsi alat kesehatan Banten tidak hadir. Hanya Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang mewakilinya.
Menurut Rano, peningkatan ABPD Banten dari Rp 7,022 triliun menjadi Rp 7,377 triliun akan memperkuat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota. “Kami akan mempertajam skala prioritas untuk meningkatkan sinergi pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata dia dalam sambutannya.
Wakil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan berkas APBD 2014, belum bisa dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, sebab Gubernur Atut belum menandatangani APBD tersebut. “Jika tidak bisa melaksanakan tugasnya, Atut seharusnya berbicara kepada Presiden agar tugasnya didelegasikan kepada Rano Karno,” kata dia.
WASI’UL ULUM | ENI S
