Pelonco ITN, KontraS: Polisi Juga Harus Diperiksa  

Reporter

Kamis, 19 Desember 2013 05:53 WIB

ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Malang - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa polisi yang menangani kasus kematian mahasiswa dalam perpeloncoan di Institut Teknologi Nasional (ITN). KontraS menyatakan menemukan unsur kelalaian saat polisi menangani perkara tersebut.

"Polisi tak langsung menyelidiki kematian Fikri," kata Koordinator KontraS Surabaya, Andy Irfan Junaedy, saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Desember 2013.

Polisi, katanya, tak segera meminta keterangan saksi mulai dari panitia maupun peserta Kemah Bakti Desa (BKD) di Gua Cina, Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Bahkan, polisi terlalu gegabah menyimpulkan kematian Fikri akibat kelelahan. Padahal, sebelum mengikuti kemah kondisi fisik Fikri tak ada keluhan.

"Polisi harus memperbaiki kinerja. Banyak kasus tak ditangani secara profesional," kata Andy.

Sementara, penyidikan baru dilakukan jika mendapat perhatian publik. Menurut Andy, Kompolnas harus segera turun terutama memeriksa Kepala Kepolisian Sektor Sumbermanjung Wetan, Ajun Komisaris Farid Fatoni.

Kompolnas harus menyelidiki apakah polisi bekerja secara profesional sesuai prosedur atau terjadi pelanggaran prosedur. Tanpa pengaduan pun, katanya, Kompolnas bisa langsung turun memeriksa polisi. Tak hanya Kompolnas, divisi profesi dan pengamanan juga harus turun tangan.

Farid sendiri mengaku telah menangani perkara sesuai prosedur. Saat awal penyidikan, katanya, polisi mengambil keterangan delapan panitia KBD. "Mereka menjelaskan Farid kelelahan," katanya.

Bahkan, ia mengaku mengantar jenazah untuk menjalani visum di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dokter forensik melakukan visum luar karena tak mendapat izin keluarga. Sedangkan, pemeriksaan dokter forensik tak menemukan penyebab kematian. "Perkembangan saya sampaikan langsung ke Kapolres," katanya.

EKO WIDIANTO

Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur

Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut

Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung

Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis

Berita terkait

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.

Baca Selengkapnya

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.

Baca Selengkapnya

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.

Baca Selengkapnya

Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.

Baca Selengkapnya

Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Baca Selengkapnya

Tolak Lupa, Kontras Ajak Warga Piknik ke Lokasi Tragedi Semanggi  

18 September 2017

Tolak Lupa, Kontras Ajak Warga Piknik ke Lokasi Tragedi Semanggi  

Kegiatan ini mengajak masyarakat dan anak muda agar selalu mengingat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus membangun kesadaran pada kasus HAM.

Baca Selengkapnya

Kontras : Film G 30S PKI Tak Ada Persepsi Korban Tragedi 1965

17 September 2017

Kontras : Film G 30S PKI Tak Ada Persepsi Korban Tragedi 1965

Film pengkhianatan G 30S PKI dinilai dibuat hanya dengan sudut pandang pemerintah.

Baca Selengkapnya