TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait dan badan PBB untuk program pembangunan (UNDP) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2012. Hasilnya, DKI Jakarta menempati urutan teratas.

"DKI Jakarta mendapat capaian tertinggi dalam IDI yaitu 77,72," kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2013.

Posisi 5 besar di bawah DKI diduduki Sulawesi Utara (76,50), Sumatera Selatan (73,17), DI Yogyakarta (71,96), dan Nusa Tenggara Timur (72,67). Sementara angka terendah diraih Aceh (54,02), Jawa Timur (54,99), Jawa Barat (57,05), Sulawesi Tenggara (57,26), dan Nusa Tenggara Barat (57,97).

Ada tiga hal utama yang dinilai dalam IDI, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi, dengan menggunakan 28 variabel dan 11 indikator. Secara keseluruhan, hasil IDI tahun 2012 mengalami penurunan 2,85 poin dari tahun sebelumnya, yakni 62,63. Kebebasan sipil mendapat angka tertinggi dalam IDI yakni 77,94, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 80,79. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya ancaman kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Penyusunan IDI sudah dijalankan sejak 4 tahun yang lalu untuk membaca perilaku demokrasi masyarakat Indonesia. Selama 4 tahun, angka IDI kerap turun-naik, tidak stabil. Pada 2009, IDI mencapai 67,30 kemudian mengalami penurunan cukup drastis pada 2010 menjadi 63,17. Tahun 2011, IDI naik menjadi 65,43, lalu turun lagi pada 2012. IDI disusun oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan bantuan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, serta didukung UNDP.

TIKA PRIMANDARI

Berita Terpopuler:
Ahok dan Masinis Pemberani Kereta Tragedi Bintaro
Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions
Kisah Penjaga Palang Kereta 1: Mual Lihat Mayat
Teknisi Beri Isyarat Kereta Akan Menabrak
Petugas KA Bintaro Korbankan Nyawa Demi Penumpang