Seorang aktivis meletakan lilin saat aksi memperingati kematian Lee Kyung Hae petani korea saat Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Nusa Dua, Bali, (5/12). TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Bali - Perjuangan pemerintah India melobi kemudahan perdagangan isu-isu pertanian dan pembangunan bagi negara-negara kurang berkembang, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization, mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat. Salah satu dukungan kepada tim India pada konferensi kesembilan di Nusa Dua, Bali, ini adalah dari Indonesian People Aliance (IPA).
“Ini bicara soal kedaulatan, menyediakan, dan memenuhi pangan dalam negeri adalah bentuk perlawanan terhadap liberalisasi WTO,” kata juru bicara IPA, Ahmad, di Bali, Jumat, 6 Desember 2013. “Jelas, dengan ini membuktikan bahwa tidak ada yang dapat dipertahankan. Kami menuntut WTO harus di bubarkan,” kata dia.
Irhash Ahmady dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan, konsep yang ditawarkan oleh India merupakan konsep perdagangan untuk rakyat. Di dalamnya juga menjamin perlindungan negara terhadap rakyatnya. “Indonesia semestinya mengikuti langkah India dan menjadi bagian dari negara berkembang menghadapi tekanan negara utara, khususnya Amerika. Tapi ini malah menjadi pelobi Amerika Serikat terhadap Indonesia agar menyepakati Paket Bali,” kata dia.
Adapun Rudi HB Daman, Komite Pengarah People Global Camp/PGC, meminta Indonesia menghentikan lobi dan negosiasi delegasi Indonesia dengan India. ”Tidak ada lagi negosiasi dalam WTO. Hentikan lobi yang dilakukan delegasi Indonesia kepada India dan bangun solidaritas antarnegara berkembang dengan semangat Dasa Sila Bandung,” ucapnya.
Unjuk rasa terus dilakukan kelompok masyarakat dan LSM mengiringi Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) yang sedang berlangsung di Nusa Dua, Bali.
