Polisi Wanita (Polwan) saat mengikuti peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta (25/11). Dalam peragaan ini sebanyak 15 polwan memeragakan pakaian dinas berjilbab dari masing-masing Satuan Kerja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Purwokerto - Bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, meminta Polri membebaskan polwan untuk berjilbab. Jika berlarut-larut, ia khawatir permasalahan jilbab tersebut justru akan dipolitisasi.
"Dibebaskan saja kepada anggota polisi wanita yang ingin memakai jilbab dan yang tidak ingin memakai jilbab saat bertugas," kata Hasyim usai mengisi acara Dialog Kebangsaan di Auditorium Grha Widyatama Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Selasa, 3 Desember 2013.
Hasyim mengatakan, penggunaan jilbab bagi polwan tidak akan menimbulkan masalah. Tapi, bagi yang ingin memakainya, kata dia, harus ada standarnya.
Hasyim melanjutkan, sewajarnya tidak boleh ada larangan bagi polisi wanita yang ingin berkerudung saat bertugas. "Dibiarkan saja, tapi kalau ingin diseragamkan buat yang ingin berkerudung dan diatur, malah lebih aman," katanya.
Dia meminta agar persoalan perintah dan larangan jilbab polwan ini tidak berlarut, agar tidak berdampak menjadi permasalahan politis jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya. "Padahal urusannnya cuma persoalan kerudung saja," ujarnya.
