Menteri ESDM Jero Wacik saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (2/12). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. SBY telah menerima laporan dari Jero dan mengetahui perihal rencana pemeriksaan hari ini.
"Arahan beliau (SBY) kepada semua tanpa kecuali untuk membantu memberikan keterangan proses hukum yang diperlukan lembaga penegak hukum," kata juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, saat ditemui di Istana Cipanas, Senin, 2 Desember 2013.
Julian menyatakan, SBY juga telah meminta Jero untuk membantu proses hukum kasus korupsi SKK Migas di KPK. SBY juga diklaim memastikan tak ada perlakuan istimewa terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.
Jero sendiri hari ini memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Jero akhirnya hadir setelah pekan lalu mangkir dari pemeriksaan dengan alasan bentrok dengan kegiatannya di Bali.
Hari ini, menurut Julian, Jero seharusnya hadir dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Istana Cipanas. Jero dijadwalkan turut membahas pengambilan kebijakan ekonomi terhadap rencana tapering off atau pengurangan stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat, the Federal Reserves, pada awal 2014. "Diwakilkan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo," kata Julian.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan pemeriksaan Jero adalah sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini. Keterangan Jero dianggap penting untuk membuka perkara suap di SKK Migas atas keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Abraham juga menyatakan belum ada perubahan status terhadap Jero dalam kasus korupsi SKK Migas. Akan tetapi, KPK sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan status cegah kepada empat orang, di antaranya adalah ajudan Jero Wacik yang bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya dan teman dekat Jero yang merupakan Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, Herman Afifi Kusumo.
