Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berbicara dalam jumpa pers terkait kelanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Akil Mochtar dan rekan-rekannya di gedung KPK, Jakarta, (3/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak ada yang disembunyikan dalam pemeriksaan Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden pada Sabtu, 23 November lalu. "Tidak ada yang disembunyikan. Hasil pemeriksaan itu akan diberitahukan oleh pimpinan dan juru bicara KPK," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Senin, 25 November 2013.
Bambang memberi pernyataan tersebut melalui Radio KPK yang disiarkan di www.kpk.go.id/streaming sebagai respons terhadap protes sejumlah jurnalis. Komisi menjadwalkan pimpinannya untuk memberikan konferensi pers tentang pemeriksaan Boediono pada pukul 15.00 WIB hari ini.
Namun, para wartawan memboikotnya sebagai protes terhadap KPK yang seolah-olah bersikap tertutup tentang pemeriksaan Boediono. Konferensi pers yang dilakukan hari Senin pun dianggap sangat terlambat karena pemeriksaan telah berlalu tiga hari. Jadilah Bambang menjelaskan versi komisi antikorupsi melalui radio.
Menurut Bambang, pemeriksaan bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono itu telah sesuai dengan hukum acara pidana. "Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 113 disebutkan, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat datang, penyidik datang ke tempat kediamannya," tutur dia.
Terlebih, kata Bambang, kalau Boediono diperiksa di kantor KPK, kegiatan di kantor bisa terhambat. Sebab, hak protokoler Wakil Presiden mengatur proses sterilisasi lingkungan dan pengamanan yang ketat harus dilakukan. "Justru menyebabkan prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah tidak dapat dilakukan," ujarnya.
