Suasana malam Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (13/6). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Kota Bandung berada pada di bontot dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Awards 2013. "Kota Bandung masih belum siap. Tapi kami tidak bisa menyalahkan kepengurusan pemerintah baru di kota ini," kata Ketua KIP Jawa Barat Dan Satriana dalam jumpa pers di Hotel Topas Jalan Pasteur, Bandung, Senin, 25 November 2013.
Peringkat pertama dalam penghargaan keterbukaan informasi publik yang digelar oleh KIP Jawa Barat diraih Kabupaten Bogor. Di belakangnya, ada Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, lalu Kota Cimahi. "Seharusnya Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat menjadi kota percontohan dalam melayani informasi publik," kata Dan.
Dan menjelaskan, indikator penilaian oleh KIP meliputi penggunaan teknologi website, permintaan pekerjaan rumah, dan pemanfaatan informasi permintaan masyarakat. Hasilnya, menurut Dan, pemerintahan di Gedung Sate belum dapat memaksimalkan ketiga indikator itu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung Bulgan Alamin merasa heran dengan hasil penelitian itu. "Saya rasa, pelayanan informasi di Kota Bandung jauh lebih maju daripada kota lain," ujarnya saat dihubungi Tempo melalui telepon.
Jika KIP menilai kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu dua bulan lalu, lanjut Bulgan, pemerintahantelah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu di antaranya, tersedianya informasi melalui media sosial Twitter dan ditempatkannya pekerja bidang informasi di tingkat kelurahan.
Selain itu, menurut Bulgan, Kota Bandung merupakan kota pertama di Jawa Barat yang memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). "Saya pun belum mengerti kenapa Kota Bandung mendapatkan peringkat terakhir. Mungkin karena kasus yang menimpa Kota Bandung sebelumnya," katanya merujuk pada penetapan status tersangka terhadap mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus penyuapan hakim Pengadilan Negeri Bandung.
