TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, seandainya Wakil Presiden Boediono benar diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus Century, maka Boediono dianggap mengetahui atau mendengar atau melihat dugaan korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut. "Jika sampai diperiksa, berarti penyidik merasa ada informasi yang perlu dikonfirmasi," kata Johan di kantornya, Jumat, 22 November 2013.
Johan mengatakan, Boediono pernah diperiksa sekali saat penyelidikan kasus Century. Ketika itu, pemeriksaan di kantor Boediono. Kapasitas Boediono saat diperiksa, kata Johan, sama seperti di tahap penyelidikan, yaitu sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Ini sama seperti yang pernah KPK lakukan terhadap Sri Mulyani dan beberapa saksi lainnya," kata dia. "Yang penting adalah informasi itu terkonfirmasi," lanjutnya.
Sebelumnya, bekas Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya memberi sinyal adanya dua pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kasus Bank Century. Pihak pertama, adalah yang bertanggungjawab terhadap penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pihak kedua, adalah yang bertanggungjawab terhadap pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek kepada Century.
Budi Mulya yang diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka setelah hampir setahun menjadi tersangka langsung ditahan di rumah tahanan KPK. Sebelum ditahan, dia berkukuh penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bukan kewenangan BI.
Akibat penetapan itu, Century mendapat kucuran dana hingga Rp 6,7 triliun. Padahal Budi Mulya sepakat Century hanya butuh Rp 1 triliun.
Ketua KPK Abraham Samad memastikan kasus Century belum berakhir dengan penahanan Budi Mulya. Pengenaan pasal 55 ayat (1) KUHP kepada Budi Mulya, membuka kemungkinan KPK menemukan tersangka lain.
"Kerja KPK itu kelihatannya mengurai satu per satu orang, tapi pada akhirnya juga bisa kena," kata Samad sambil menambahkan, "Semua sama di pandangan hukum, wapres maupun menteri. Saya persilakan masyarakat mengikuti sidang Budi Mulya. Itu patokannya supaya bisa melihat lebih jelas kasus ini mengarah ke mana."
