Polisi Indonesia Tak Jadi Belajar ke Australia  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 21 November 2013 19:02 WIB

Brigjen Pol Ronny F Sompie. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menghentikan sebagian kerja sama dengan Australian Federal Police menyusul merenggangnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia. Juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Ronnie F. Sompie, mengatakan salah satu kerja sama yang dihentikan adalah di bidang pendidikan. "Misalnya rencana mengirim penyidik untuk pendidikan ke Australia ditunda dulu," kata Ronnie ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis, 21 November 2013.

Ronnie mengatakan, terkait kerja sama penanganan kejahatan dengan Australia, seperti pencegahan penyelundupan manusia, masih dilakukan. Selama ini, Indonesia sering dijadikan persinggahan atau jalur perlintasan bagi pencari suaka yang menuju Australia. Selain terkait penyelundupan manusia, Ronnie mengatakan, kerja sama penanganan kasus juga masih berlanjut. "Kalau bersifat penyidikan, sudah berlangsung, itu kan proses hukum, tidak bisa dihentikan, dong," katanya.

Saat ini kepolisian masih menunggu instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kelanjutan hubungan kedua negara. "Polri di bawah perintah Presiden, jadi kami akan menunggu arahan dari Presiden," ujarnya.

Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dari Australia pada 18 November 2013. Penarikan ini sebagai protes keras atas penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Ibu Negara Ani Yudhoyono; dan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Jusuf Kalla, pada Agustus 2009.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTH




Terpopuler
Angelina Sondakh dan 'Rahasia' di Tangannya
Politikus Australia Mencibir SBY
Politikus Australia: Marty Mirip Bintang Porno
Hukuman Angelina Sondakh Diperberat, KPK Girang













Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya