Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono saat akan berangkat berkunjung ke Kazakhstan, Polandia dan Rusia di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (1/9). Presiden SBY berkunjung ke Rusia dalam rangka menghadiri KTT G-20. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tiga langkah yang akan dilakukannya untuk menanggapi terungkapnya penyadapan terhadap sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. Indonesia menuntut sikap resmi dan penjelasan Australia atas penyadapan tersebut.
"Indonesia menunggu penjelasan Australia soal penyadapan ini. Selain itu, sejumlah kerja sama akan kami kaji ulang dan dihentikan terlebih dulu," ujar SBY dalam keterangan resminya di Istana Negara, Rabu, 20 November 2013.
Kerja sama yang bakal dihentikan sementara sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan ihwal isu penyadapan yang terjadi antara lain pertukaran informasi dan intelijen. "Juga latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia," kata dia.
SBY juga meminta coordinate military operations terkait dengan penyelundupan imigran gelap ke Australia dihentikan sementara. "Masalah imigran gelap ini sudah menjadi masalah yang merepotkan Australia dan Indonesia," kata dia.
Ketiga, Indonesia, kata SBY, juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan itu. "Protokol ini nanti sifatnya mengikat dengan jelas dan dijalankan," kata SBY.
Penghentian kerja sama itu bakal dilakukan sampai pemerintah Indonesia menerima penjelasan resmi dari Australia. "Saya yakin Australia menghormati kedaulatan Indonesia. Dengan review ini, kita akan bikin aturan baru," ujar dia.
Skandal penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia ini terkuak kepada publik setelah Guardian dan kelompok Fairfax Media, Senin lalu, melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon SBY. Informasi ini berdasarkan dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency, Edward Snowden.
