Seorang petugas memasang daftar biaya pemasangan baru dan penambahan daya listrik di kantor PLN area pelayanan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (11/9). Tempo/Panca Syurkani
TEMPO.CO, Kupang - Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Timur mengklarifikasi kemarahan Gubernur Frans Lebu Raya, yang menilai tarif dasar listrik industri di daerah itu lebih mahal dari tarif di Pulau Jawa dan Sumatera.
"TDL seluruh Indonesia berlaku sama karena ditetapkan DPR yang dituangkan dalam Keppres. PLN hanya sebagai operator saja," kata Kepala PLN Wilayah NTT Ricard Safkaur kepada Tempo di Kupang, Rabu, 20 November 2013.
Menurut dia, tarif listrik untuk industri di Indonesia sebesar Rp 800 per kwh. Namun tarif listrik industri dibagi lagi dalam beberapa kategori dengan pelayanan yang berbeda, dari Rp 800 per kwh hingga Rp 1.650 per kwh. "Rp 1.650 per kwh masuk kategori khusus atau tarif premium dengan pelayanan tanpa batas daya," katanya.
Dia mengatakan investor yang hendak masuk ke NTT selalu meminta pelayanan khusus, artinya listrik tak boleh padam sedetik pun. "PLN menyanggupinya, namun biayanya lebih mahal karena ada perlakuan khusus," katanya.
PLN, kata dia, juga selalu menawarkan ke investor dengan pelayanan khusus itu, namun tidak memaksakan investor untuk membayar semahal itu. Jika setuju, PLN akan membuat kontrak dengan investor yang datang ke NTT. "Rata-rata investor ingin harga yang murah dengan pelayanan khusus," katanya.
Dia mencontohkan, permohonan pemasangan listrik untuk smelter mangan di Kabupaten Kupang yang meminta pelayanan khusus tapi enggan membayar mahal. Pelayanan khusus di NTT hanya digunakan PT Semen Kupang. "Jika mati sedetik saja, kami akan mengganti kerugiannya, dan itu tertuang dalam kontrak," katanya.
Frans Lebu Raya sebelumnya berang setelah mengetahui tarif listrik untuk industri di NTT lebih mahal, yakni Rp 1600 per kwh, padahal di Pulau Jawa dan Sumatera hanya Rp 800 per kwh. "Saya akan laporkan masalah ini ke Presiden," katanya.
