TEMPO.CO, Jakarta - Situs resmi Kepolisian RI, www.polri.go.id, diretas. Akibatnya, website itu tidak bisa diakses. “Sedang diperbaiki,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, kepada Tempo, Selasa malam, 19 November 2013.
Hingga saat ini, situs polri tak bisa diakses. Pembicaraan di sejumlah forum menyebutkan situs polri menjadi sasaran hacker dalam kasus penyadapan Australia. Peretas Indonesia pernah menyerang sejumlah situs Australia. Ronny menyatakan belum tahu siapa yang membajak situs Polri tersebut.
Ini bukan pertama kalinya situs milik Kepolisian Republik Indonesia diretas. Sebelumnya, pada 18 Mei lalu, situs resmi Divisi Hukum Mabes Polri dibajak oleh pihak yang menamakan diri Larcenciels. Larcenciels menulis pernyataan yang berbunyi: "Maaf situs yang anda buka telah dihack". Peretas mengaku bagian dari Cyber Tegal Security Team.
Penyerobotan laman situs itu hanya berlangsung sesaat. Peretas situs ini menuliskan bunyi sila kelima Pancasila: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dalam tulisan itu, dia menjelaskan ancaman hukuman yang diberikan oleh polisi kepada peretas lebih tinggi daripada koruptor.
Larcenciels juga menuliskan hukuman pencuri sandal lebih berat daripada anak menteri yang menyebabkan nyawa orang melayang. "Nyuri sendal 3 tahun penjara. Anak menteri nabrak- tewas 1 tahun penjara," begitu tertulis dalam situs Divisi Hukum Mabes Polri.
Larcenciels juga menuntut polisi agar segera menangkap aparat yang terlibat membantu Yuki Irawan, tersangka perbudakan buruh panci di Tangerang. Peretas ini menyebutkan Yuki menjadi berani karena ada aparat yang membantunya. Peretas ini meminta polisi tidak hanya mengurus para hacker, tapi juga menindak aparat yang terlibat kejahatan.
AFRILIA SURYANIS
Topik terhangat:
Penyadapan Australia Gunung Meletus Topan Haiyan SBY Vs Jokowi Dinasti Atut
Berita lainnya:
KPK Beri Isyarat Ratu Atut Terseret Kasus Korupsi
Diperiksa KPK 17 Jam, Kasir Suami Airin Pucat
Kicauan Lengkap SBY di Twitter Soal Penyadapan
Begini Kisah Bertukar Pasangan di Jakarta
Disuruh Minta Maaf, Ini Jawaban PM Australia
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
8 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
9 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
15 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya